Geram Polemik BPJS PBI, Menkeu Purbaya: Anggaran Tetap tetapi Ricuh

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keprihatinan atas polemik Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang memicu kegaduhan di masyarakat meskipun anggaran pemerintah tidak mengalami penurunan.

Sebagai bendahara negara, Purbaya menegaskan komitmen fiskal pemerintah di sektor kesehatan terus meningkat setiap tahun. Namun, proses pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan secara mendadak justru menimbulkan kebingungan dan keresahan publik.

“Kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan. Karena uang yang saya keluarkan sama, enggak berubah, kenapa keributannya beda,” ujar Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

Purbaya mengungkapkan, anggaran kesehatan pada 2026 telah dialokasikan sebesar Rp 247,3 triliun, naik 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, polemik muncul akibat pemutakhiran data penerima manfaat yang dinilai minim sosialisasi.

Ia menyebut sekitar 11 juta penerima manfaat PBI JK atau sekitar 10% dari total 98 juta peserta terdampak kebijakan tersebut. Besarnya jumlah masyarakat yang terdampak membuat kegaduhan sulit dihindari.

“Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini, menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” imbuh Purbaya.

Untuk mencegah polemik serupa, Purbaya menyarankan agar pemutakhiran data dilakukan secara bertahap dan berkala dalam rentang tiga hingga lima bulan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

“Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak,” tegasnya.

Rapat konsultasi pimpinan DPR RI tersebut digelar untuk membahas tata kelola jaminan sosial kesehatan dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Diketahui sebelumnya, masyarakat mengeluhkan penonaktifan peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di seluruh Indonesia. Sebanyak 11 juta orang atau hampir 10% dari total sekitar 98 juta peserta program JKN terdampak penonaktifan ini. 

Penonaktifan dalam kondisi normal rata-rata berkisar sekitar 1 juta jiwa. Namun, pada Februari 2026, jumlah peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan melonjak tajam hingga mencapai 11 juta orang hingga memicu polemik lantaran masyarakat tak bisa berobat.