Nasib Tarif RI-AS 19 Persen setelah Tarif Trump Kini 15 Persen

“Untuk produk yang tidak diproduksi di AS seperti kakao dan kopi, posisi kita kuat untuk negosiasi. Namun, tekstil dan garmen di sana ada industrinya, tentu berbeda,” ujarnya.

Ia menilai tarif 15% justru menciptakan arena persaingan yang setara.

“Tarif Trump ini menciptakan level playing field. Semua negara menghadapi masalah yang sama,” katanya.

Dalam situasi ini, faktor penentu bukan lagi preferensi tarif, melainkan efisiensi produksi.

“Yang menentukan siapa yang menang adalah bagaimana kita efisien untuk ekspor barang ke AS dan negara lain,” ujarnya.

Di AS, kebingungan belum sepenuhnya terurai. Ada diskusi yang menyebut tarif 19% bisa saja tetap berlaku dalam konteks tertentu, sementara kebijakan 15% diterapkan secara global.

James mengakui situasi ini belum sepenuhnya terang.

“Ada kebingungan dalam administrasi mengenai tarif mana yang diterapkan. Itu sebabnya perlu klarifikasi,” katanya.

Dari sisi hukum, ia menegaskan pentingnya meninjau kembali dasar legal tarif 0% maupun 19% yang sebelumnya disepakati.

“Kalau instrumen tarifnya dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, maka ada kebutuhan renegosiasi,” ujarnya.

Namun ia juga mengingatkan, terlalu dini menyimpulkan arah kebijakan Trump berikutnya.

Trade Negotiating Authority yang Mandek

Iman menambahkan, dalam praktik normal, pemerintah AS memerlukan trade negotiating authority dari Kongres untuk masuk ke meja perundingan formal.

“Sejak 2019, trade negotiating authority itu tidak diperbarui oleh Kongres. Bahkan GSP pun tidak diperpanjang,” katanya.

Dalam kekosongan itu, Trump menggunakan instrumen lain untuk menavigasi kepentingan perdagangan AS.

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan AS kini sangat dipengaruhi dinamika politik domestik.

Meski penuh ketidakpastian, James melihat satu hal yang memberi ketenangan, yakni sistem check and balance di AS masih berjalan.

“Kalau nanti ada keputusan unilateral lain, ada kemungkinan dibawa lagi ke ranah hukum,” ucap James.

Bagi Indonesia, ini berarti setiap kebijakan sepihak belum tentu final.

Dunia Menuju Multipolar

Iman melihat konteks lebih luas, yakni dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar. “Ketergantungan berlebih ke AS makin rawan. Ada kutub baru di Global South, Afrika makin solid, Timur Tengah juga,” katanya.

Ia menilai Indonesia harus lebih canggih dalam membaca geoekonomi dan geopolitik. 

“Ekonomi dan geopolitik tidak bisa dipisah. Kita harus main cantik,” ujarnya. Diversifikasi mitra dagang dan investasi menjadi strategi kunci.

ASEAN sebagai Jangkar Strategis

Dalam konteks regional, Iman menilai ASEAN tetap menjadi jangkar strategis Indonesia. “Indonesia itu critical mass di ASEAN. Kalau bicara kepemimpinan di ASEAN, Indonesia punya postur itu,” katanya.

Ia menilai dalam beberapa tahun terakhir peran ASEAN sempat memudar karena kurangnya kepemimpinan. Padahal, ASEAN memiliki forum, KTT, dan daya tarik bagi investor global sebagai alternatif di Asia Timur.
James pun sepakat.

“ASEAN memiliki potensi besar. Banyak negara Asia Timur melihat ASEAN sebagai destinasi alternatif investasi,” ujarnya.

Antara Bargaining Position dan Diversifikasi

James senada dengan Iman dan mengakui posisi tawar Indonesia tidak sepenuhnya kuat. “Dari ketentuan yang diberikan, kita sudah beri banyak komitmen untuk dapatkan tarif itu,” katanya.

Namun ia menyarankan strategi jemput bola dan diversifikasi komoditas. “Jangan hanya dependen ke AS. Eksplor pasar dan komoditas lain,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian, strategi terbaik mungkin bukan sekadar menunggu keputusan Washington, tetapi memperkuat fondasi domestik dan jaringan global.

Karena pada akhirnya, di balik angka 15% atau 19%, yang diuji bukan hanya kebijakan tarif melainkan ketahanan, kecerdikan, dan keberanian Indonesia memainkan peran di panggung perdagangan dunia.