Prabowo Kejar Windfall Profit Batu Bara untuk Perkuat APBN RI

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor batu bara guna menangkap lonjakan keuntungan (windfall profit) di tengah kenaikan harga energi global.

Kebijakan ini menjadi strategi untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertekan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara sebagai bagian dari upaya tersebut.

"Terkait dengan adanya tambahan harga maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, kenaikan harga batu bara dipicu gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar global.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana merevisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara 2026 untuk menyesuaikan target produksi serta penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat transisi energi dengan mengonversi pembangkit istrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

"Bapak Presiden Prabowo mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," kata Airlangga.

Dalam menjaga stabilitas fiskal, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan batas defisit anggaran. Defisit tetap dijaga sesuai ketentuan di bawah 3%.

"Tadi dilaporkan dalam rapat dengan presiden, arahan beliau, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3%," tuturnya.

Pemerintah juga tengah menyisir belanja operasional kementerian dan lembaga untuk efisiensi, termasuk menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN).

"Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," pungkasnya.