Melihat Langkah Stabilitas Saat Rupiah Turun ke Rp 17.500 Per Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com - Pelemahan rupiah kembali menjadi perhatian besar pelaku pasar, pemerintah, hingga dunia usaha.  Pada penutupan perdagangan Selasa (12/5/2026), mata uang Garuda ditutup di level Rp 17.529 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,66% dibandingkan hari sebelumnya dan menjadi salah satu level terendah sepanjang sejarah.

Tekanan terhadap rupiah kali ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga dipicu ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Konflik geopolitik di Timur Tengah, penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak dunia, hingga arus modal asing yang bergerak ke aset aman menjadi kombinasi tekanan yang membayangi pasar keuangan Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan pelaku usaha mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Tekanan Global Dorong Rupiah Terus Melemah

Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipicu sentimen global dibandingkan faktor fundamental ekonomi domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang memicu lonjakan ketidakpastian di pasar global.

“Tekanan rupiah meningkat karena situasi di Timur Tengah yang masih berlangsung dengan intensitas yang meningkat, mendorong naiknya harga minyak dan ketidakpastian global,” ujar Destry dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat membuat investor global mulai memindahkan dana ke aset safe haven seperti dolar AS dan obligasi pemerintah AS. Akibatnya, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan.

Selain itu, kenaikan imbal hasil US Treasury juga membuat aliran modal asing keluar dari pasar negara berkembang.

Namun, BI menilai pelemahan rupiah saat ini hanya bersifat sementara. Menurut Destry, nilai tukar rupiah masih ditopang fundamental ekonomi nasional yang relatif kuat.

“Nilai tukar rupiah akan kembali ke level fundamentalnya,” kata Destry.

Untuk menjaga stabilitas pasar, BI memastikan terus melakukan strategi smart intervention melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan non-deliverable forward (NDF).

Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

Tekanan terhadap rupiah juga membuat pemerintah mulai bergerak cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan terpantau menggelar rapat mendadak bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di gedung Djuanda I, Jakarta.

Rapat tersebut membahas langkah stabilisasi pasar keuangan, khususnya pasar obligasi dan nilai tukar rupiah.

“Iya kira-kira itu,” kata Purbaya saat ditanya apakah rapat membahas upaya membantu Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah.

Meski belum mengungkap detail strategi yang disiapkan, Purbaya memastikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar.

“Strateginya masih rahasia, kalau dikasih tahu nanti musuh tahu,” ujarnya.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penguatan stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF).

Purbaya menilai stabilitas pasar obligasi penting dijaga agar tekanan di pasar keuangan tidak semakin meluas ke nilai tukar rupiah.

“Namun kita akan coba melihat apakah kita bisa membantu stabilitas di pasar bond, nanti pelan-pelan ke pasar nilai tukar juga,” kata Purbaya.

Selain itu, pemerintah juga mulai memikirkan strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi yang menjadi salah satu sumber tekanan terhadap rupiah.

Insentif Kendaraan Listrik Jadi Strategi Baru

Di tengah tingginya harga minyak dunia, pemerintah mulai menyiapkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Menurut Purbaya, langkah tersebut bukan hanya untuk mendorong industri kendaraan listrik, tetapi juga mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

“Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor BBM kita dengan signifikan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan insentif diberikan untuk 100.000 mobil listrik dan 100.000 sepeda motor listrik mulai Juni 2026.

Untuk motor listrik, pemerintah menyiapkan bantuan Rp5 juta per unit. Sementara untuk mobil listrik, insentif diberikan melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40% hingga 100%.

Purbaya menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari sisi energi.

“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” katanya.

Dunia Usaha Mulai Menahan Ekspansi

Tekanan rupiah juga mulai dirasakan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya produksi industri nasional.

Menurut dia, sekitar 70% bahan baku industri manufaktur Indonesia masih bergantung pada impor.

“Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” ujar Shinta.

Industri yang paling terdampak meliputi petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, hingga manufaktur berbasis energi.

Kenaikan harga bahan baku seperti nafta membuat biaya produksi industri plastik dan kemasan meningkat tajam.

Pada sisi lain, penguatan dolar AS juga meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing.

Masalahnya, pelaku usaha tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat masih lemah.

“Sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, banyak perusahaan mulai menerapkan strategi selective growth atau ekspansi secara selektif.

Investasi baru yang berisiko tinggi mulai ditunda. Perusahaan juga memperketat efisiensi, mengurangi belanja modal, hingga melakukan lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs.

Daya Beli dan Inflasi Jadi Ancaman Berikutnya

Pelemahan rupiah juga berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Jika nilai tukar terus melemah, harga barang impor dapat meningkat dan memicu tekanan inflasi, terutama untuk sektor pangan, energi, dan barang konsumsi.

Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah juga berpotensi memperbesar beban subsidi energi pemerintah.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ikut melambat apabila daya beli masyarakat terus tertekan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2026.

Optimisme di Tengah Tekanan

Meski tekanan global masih tinggi, pemerintah dan BI tetap optimistis kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

BI mencatat aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sepanjang April 2026 mencapai Rp 61,6 triliun.

Likuiditas valuta asing di dalam negeri juga dinilai masih memadai dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) valas mencapai 10,9% secara year to date (ytd).

Sementara itu, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2026 mampu berada di atas 5,5%.

“(Kuartal) III dan IV akan di atas 5,5%. Saya mendorong ke arah 6% kan,” kata Purbaya.

Namun, di tengah optimisme tersebut, tantangan global masih menjadi faktor yang terus membayangi.

Konflik geopolitik, harga minyak dunia, serta pergerakan dolar AS diperkirakan masih akan menjadi penentu utama arah rupiah dalam beberapa bulan mendatang.