BPS: Rasio Gini 0,40

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks rasio gini Indonesia atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia, 0,40 pada September 2015. Rasio gini tersebut turun 0,01 poin dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,41.

Kepala BPS Suryamin mengatakan penurunan tersebut menunjukkan adanya kenaikan pendapatan dari berbagai kelas penduduk di Indonesia.

"Rasio gini ini adalah indikator mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Rasio gini  September yang 0,40, terjadi penurunan 0,01 poin dibanding Maret 2015 sebesar 0,41. Artinya terjadi perbaikan pendapatan," katanya di Jakarta, Senin (18/4).

Dikatakan, penurunan rasio gini di perkotaan pada September 2015 sebesar 0,01 poin dari 0,43 pada Maret 2015 menjadi 0,42 pada September 2015, sedangkan rasio gini di perdesaan pada September 2015 tercatat sebesar 0,33 atau relatif tidak berubah dibanding rasio gini pada Maret 2015.

Jika diperinci, pada periode Maret-September 2015 distribusi pengeluaran 40 persen kelompok penduduk berpengeluaran rendah menunjukkan indikasi membaik, yakni terjadi peningkatan pengeluaran dari 17,1 persen pada Maret 2015 menjadi 17,45 persen pada September 2015.

Demikian juga dengan kelompok penduduk berpengeluaran menengah (porsinya 40 persen) juga naik, dari 34,65 persen pada Maret 2015 menjadi 34,70 persen pada September 2015. Sedangkan 20 persen masyarakat yang memiliki porsi pengeluaran tinggi justru mengalami penurunan, yakni  48,25 persen pada Maret 2015 menjadi 47,84 persen pada September 2015.

Secara umum, BPS mencatat penurunan rasio gini kali ini dipengaruhi enam faktor, yakni pertama, kenaikan upah buruh pertanian, dari bulan ke bulan, yaitu dari Rp 46.180 pada Maret 2015, naik menjadi Rp 46.739 pada September 2015.

Kedua, kenaikan upah buruh bangunan menjadi Rp 80.494 pada September 2015 dari Maret 2015 Rp 79.657.

Ketiga, peningkatan jumlah pekerja bebas, baik pertanian maupun non-pertanian. Berdasarkan sakernas (survei angkatan kerja nasional) terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas yang naik dari 11,9 juta pada Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.

Keempat, kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah yang lebih cepat.

Kelima, kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah yang tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial, serta perbaikan pendapatan.

Keenam, kenaikan persentase penduduk perkotaan.