Presiden Jokowi Diminta Berdayakan Talenta Digital UMKM di Pedesaan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk memberdayakan talenta digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di pedesaan. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan perekonomian tidak hanya dalam skala kecil, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant mengatakan, target Indonesia Emas 2045 yang digaungkan Presiden Jokowi harus selaras dengan ekonomi kerakyatan dan bonus demografi.

"Sayangnya, saat ini pemerintah pusat dan daerah masih sporadik dalam menyikapi ekonomi digital yang ada di desa," kata Dedi Yudiant dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (12/2/2022).

Baca Juga: Akselarasi, Target Pelatihan Talenta Digital 2022 Ditambah

Dedi menjelaskan, dengan produk unggulan di setiap desa, potensi ekonomi digital ini bisa menjadi akselerator ekonomi Indonesia, sebab 97% ekonomi nasional digerakan oleh UMKM yang mayoritas ada di pedesaan.

"Hadirnya Tol Langit dan 4G di tiap desa merupakan peluang yang luar biasa, atau malah bisa menjadi petaka yang tidak terhindarkan masuknya elemen asing ke setiap rumah warga desa," jelasnya.

Dedi menegaskan, digitalisasi UMKM di desa-desa akan memberikan dampak ekonomi bukan hanya skala kecil tetapi berdampak nasional. "Pasalnya, selama 2 tahun terakhir pandemi Covid-19 telah membuka mata bagaimana ekonomi digital dan UMKM berperan menyokong ekonomi nasional selama krisis," tegasnya.

Baca Juga: Menkominfo: Dukung Kebangkitan UMKM di Tengah Digitalisasi

Menurut Dedi, ekonomi digital dilihat sebagai masa depan sehingga pemerintah menargetkan digitalisasi Indonesia satu dekade ke depan.

Namun, sayangnya masih ada celah dalam rencana ini, yakni minimnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai literasi digital terutama di desa-desa dan belum adanya masterplan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional secara spesifik.

"Road Map Indonesia Digital 2021-2024 juga belum memuat koordinasi antarlembaga atau kementerian secara spesifik. Selain itu, tidak adanya Chief Information Officer (CIO) dari pemerintah pusat untuk masterplan TIK yang bertujuan menguatkan ketahanan digital nasional," ujarnya.