Digempur Israel, Dubes Iran Minta Dukungan Presiden Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto terkait memanasnya situasi konflik antara Israel dan Iran.

"Kami berharap Indonesia terus memberikan dukungan kepada Iran,” ujar Boroujerdi di kediaman pribadinya, Selasa (17/6/2025).

Selain kepada Iran, Boroujerdi juga meminta Indonesia terus mendukung kebebasan Palestina dari aksi zionisme Israel. “Kami juga berharap Indonesia terus mendukung Palestina di lembaga internasional," imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis melalui jalur diplomasi yang dipimpin Presiden Prabowo, sehingga berpotensi mendorong negara-negara lain untuk turut menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan Israel.

"Presiden Prabowo adalah tokoh yang sangat aktif di bidang diplomasi luar negeri. Dalam kepentingan Indonesia, beliau aktif mengunjungi, berkomunikasi serta  berinteraksi dengan berbagai negara di dunia," jelas Boroujerdi.

Dalam kesempatan tersebut, Boroujerdi juga menyampaikan  Iran menyambut baik respons negara-negara yang mengutuk serangan Israel ke wilayah Iran yang dimulai sejak Jumat (13/6/2025). Namun menurutnya, kecaman saja tidak cukup. 

Ia menegaskan, negara-negara di dunia perlu menekan aksi zionisme Israel untuk mencegah meluasnya konflik ke kawasan lain, sekaligus untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Iran menyerukan negara-negara dunia untuk menekan aksi zionisme Israel, agar mencegah perluasan wilayah perang ke wilayah lainnya dan meminta dunia internasional segera menghentikan aksi brutal Israel terhadap Iran.

Boroujerdi menegaskan serangan yang diluncurkan Israel terhadap Iran dengan dalih untuk pertahanan diri adalah tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya Pasal 2 ayat (4) yang melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain.

"Tentu saja harus ada pengambilan langkah yang sangat tegas oleh komunitas internasional, agar rezim pangecut ini dapat dikeluarkan dari berbagai lembaga internasional khususnya PBB," pungkasnya.