Oposisi Murka! Macron Tunjuk Lagi Sebastien Lecornu Jadi PM Prancis

Paris, Beritasatu.com —  Presiden Emmanuel Macron secara resmi menunjuk kembali Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri Prancis, empat hari setelah Lecornu sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Presiden Emmanuel Macron menunjuk Bapak Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri Prancis dan menugaskannya untuk membentuk pemerintahan," demikian pernyataan resmi Istana Elysee, Jumat (10/10/2025).

Melalui akun media sosial X, Lecornu menegaskan bahwa ia menerima penunjukan tersebut karena tanggung jawab, dan berjanji akan bekerja keras membantu Prancis meloloskan anggaran sebelum akhir tahun. Ia juga menekankan bahwa memulihkan keuangan publik adalah prioritas utama bagi masa depan negara.

“Kita harus mengakhiri krisis politik,” ujar Lecornu.

Namun, keputusan Macron untuk kembali menunjuk Lecornu memicu reaksi keras dari oposisi. Pemimpin partai sayap kanan National Rally Jordan Bardella menyebut keputusan itu sebagai lelucon buruk dan berjanji akan segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet baru.

Dari kubu sayap kiri, seorang juru bicara La France Insoumise menyebut penunjukan ulang Lecornu sebagai tamparan di wajah rakyat Prancis.

Sementara itu, Partai Sosialis menegaskan tidak memiliki kesepakatan dengan Lecornu dan mengancam akan memblokir pemerintahan jika reformasi pensiun yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun tidak dibatalkan.

Sebastien Lecornu, yang berusia 39 tahun, sebelumnya diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Macron pada 9 September 2025. Namun, kabinet yang ia umumkan pada 5 Oktober dikritik keras karena dianggap penuh wajah lama, memaksanya untuk mengundurkan diri sehari kemudian.

Krisis politik di Prancis semakin memanas sejak Macron terpilih kembali pada 2022, di tengah parlemen yang terpecah tanpa mayoritas jelas. Pemilihan umum dini yang digelar tahun lalu justru memperburuk kebuntuan politik antara kubu pemerintah dan oposisi.

Dalam sistem pemerintahan Prancis, presiden merupakan kepala negara yang dipilih langsung setiap lima tahun, dengan tanggung jawab utama di bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Sementara itu, perdana menteri, yang diangkat presiden setelah pemilihan parlemen, bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan operasional pemerintahan sehari-hari. Anggota kabinet dicalonkan oleh perdana menteri dan harus mendapat persetujuan presiden.