Usai Bentrok dengan Geng-geng di Gaza, Hamas Kembali Berkuasa

Kota Gaza, Beritasatu.com –  Kelompok Hamas berupaya menegaskan kembali kekuasaannya di Jalur Gaza sejak diberlakukannya gencatan senjata, dengan menewaskan puluhan orang dalam operasi terhadap kelompok-kelompok yang menantang otoritasnya. Langkah ini muncul di tengah dugaan bahwa Amerika Serikat memberi lampu hijau sementara kepada Hamas untuk mengawasi wilayah yang porak-poranda akibat perang.

Dihantam keras oleh serangan Israel sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023, Hamas perlahan menurunkan kembali pasukannya ke jalan-jalan Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat (10/10/2025). Meski demikian, langkah mereka tetap berhati-hati karena khawatir kesepakatan bisa runtuh sewaktu-waktu, menurut dua sumber keamanan setempat.

Pada Senin (13/10/2025), Hamas mengerahkan pasukan Brigade Qassam, sayap militernya, saat membebaskan sandera terakhir yang masih hidup setelah dua tahun ditahan. Peristiwa itu menjadi pengingat tantangan besar bagi upaya Presiden AS Donald Trump untuk menciptakan kesepakatan damai yang langgeng di Gaza, sementara AS, Israel, dan negara-negara lain menuntut Hamas melucuti senjata.

Rekaman Reuters memperlihatkan puluhan anggota Hamas berbaris di sebuah rumah sakit di Gaza Selatan. Salah satunya mengenakan lencana Unit Bayangan, kelompok elite yang bertugas menjaga para sandera.

Rencana perdamaian Trump memperkirakan Hamas akan kehilangan kekuasaan atas Gaza yang akan didemiliterisasi dan dikelola oleh komite Palestina di bawah pengawasan internasional. Rencana tersebut juga mencakup misi stabilisasi internasional untuk melatih dan mendukung kepolisian Palestina.

Namun, dalam perjalanan menuju Timur Tengah, Trump mengisyaratkan bahwa Hamas diberi izin sementara untuk menjaga stabilitas Gaza.

“Mereka ingin menghentikan kekacauan, dan kami memberi mereka persetujuan untuk jangka waktu tertentu,” ujar Trump menjawab pertanyaan wartawan terkait laporan bahwa Hamas menembaki pesaingnya dan berperan sebagai polisi di Gaza.

Setelah gencatan senjata, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas di Gaza, Ismail Al-Thawabta, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan membiarkan kekosongan keamanan dan akan menjaga ketertiban serta properti publik.

Meski mengklaim stabilitas, Hamas menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok bersenjata lokal, termasuk klan-klan yang menentang dominasi mereka. Sumber keamanan di Gaza menyebut pasukan Hamas telah menewaskan 32 anggota geng bersenjata yang berafiliasi dengan salah satu keluarga di Kota Gaza. Enam personel Hamas juga tewas dalam bentrokan tersebut.

Bentrokan terutama terjadi antara Hamas dan anggota klan Doghmosh, yang telah lama berselisih dengan kelompok itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengaku telah memasok senjata kepada klan-klan anti-Hamas, tanpa menyebut nama.

Salah satu pemimpin oposisi paling menonjol adalah Yasser Abu Shabab, yang berbasis di Rafah, wilayah yang belum ditarik Israel. Menurut sumber yang dekat dengannya, Abu Shabab merekrut ratusan pejuang dengan tawaran gaji tinggi. Hamas menuduhnya berkolaborasi dengan Israel, namun tuduhan itu dibantah.

Pejabat keamanan Gaza mengatakan pasukan Hamas telah membunuh tangan kanan Abu Shabab dan kini tengah memburu dirinya.

Tokoh anti-Hamas lainnya, Hussam Al-Astal, yang berbasis di Khan Younis, bahkan mengejek Hamas lewat video pada Minggu (13/10/2025), menyebut kekuasaan Hamas di Gaza akan berakhir setelah semua sandera diserahkan.

Hamas menegaskan tidak akan membahas pelucutan senjata kecuali kepada negara Palestina yang berdaulat di masa depan. Kelompok itu juga menolak ikut serta dalam pemerintahan Gaza berikutnya jika dibentuk di bawah kendali asing.

Menurut analis Palestina Reham Owda, tindakan keras Hamas ditujukan untuk menekan kelompok-kelompok yang diduga bekerja sama dengan Israel dan untuk menunjukkan bahwa aparat keamanannya tetap dibutuhkan dalam pemerintahan Gaza mendatang, meskipun kemungkinan besar akan ditolak Israel.