Turun ke Jalan, Warga Pati Kawal Penanganan Kasus Bupati Sudewo

Pati, Beritasatu.com — Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026). Aksi ini bertujuan menyatakan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan penyelidikan kasus dugaan jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan kepada KPK untuk bertindak profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Koordinator aksi AMPB, Harno, menyampaikan rasa kecewanya atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Pati.

Menurutnya, dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini mencederai kepercayaan publik, terutama di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Di saat warga sedang menghadapi berbagai kesulitan, justru muncul dugaan praktik KKN di pemerintahan. Hal ini jelas melukai perasaan masyarakat,” ujar Harno di sela-sela aksi.

Ia menegaskan, AMPB berdiri di pihak KPK dan berharap kasus ini diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu.

“Dengan adanya kasus ini, kami mendukung penuh langkah KPK untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Pati,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Senin (19/1/2026), tim penindakan KPK melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Pati. Dari informasi yang beredar, tidak hanya Bupati Sudewo yang diperiksa, tetapi juga sejumlah pejabat daerah lainnya.

Sebanyak empat camat dan lima kepala desa diketahui menjalani pemeriksaan. Selain itu, satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati juga dimintai keterangan untuk mendalami aliran dana dan pola praktik jual beli jabatan tersebut.

Aksi AMPB berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Para peserta aksi berharap proses hukum berjalan tegas dan adil sehingga dapat memberikan efek jera bagi pejabat lain.

Mereka juga menilai kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati agar lebih bersih dan berintegritas.