Krisis Kesehatan Gaza: Keterbatasan Akses Medis hingga Kekurangan Dana

Gaza, Beritasatu.com – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melaporkan lebih dari 18.500 pasien di Jalur Gaza, Palestina membutuhkan perawatan medis khusus yang mirisnya tak tersedia di wilayah tersebut. 

Melalui unggahan di akun resmi X miliknya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan WHO pada Senin (2/6/2026) diketahui turut mendukung upaya evakuasi medis lima pasien dari Gaza ke Mesir melalui penyeberangan perbatasan Rafah yang telah dibuka. Evakuasi ini menandai yang pertama dilakukan melalui penyeberangan wilayah tersebut sejak Maret 2025. 

Mengutip Syrian Arab News Agency, Jumat (6/2/2026), Ghebreyesus mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat layanan kesehatan di Gaza, termasuk penyediaan peralatan medis, serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk mengurangi ketergantungan pada evakuasi medis setelah lebih dari dua tahun serangan Israel membobardir Palestina terutama Jalur Gaza. 

Selain itu, Ghebreyesus juga menyerukan pembukaan kembali jalur rujukan medis ke Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang diduduki, agar akses terhadap perawatan kesehatan yang menyelamatkan nyawa pasien dapat dipercepat.

Sementara itu, penyeberangan perbatasan Rafah kembali dibuka pada Minggu (1/2/2026) untuk menghubungkan Gaza dan Mesir. Pembukaan ini memungkinkan pergerakan warga Palestina, khususnya untuk kasus-kasus kemanusiaan seperti pasien dan kelompok rentan lainnya. Penyeberangan Rafah sebelumnya ditutup sejak 7 Mei 2024 menyusul operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Selain darurat tindakan perawatan medis untuk belasan warga Gaza yang terdampak akibat perang, WHO juga mengungkapkan masalah penting lainnya. WHO secara terang-terangan menyebut pihaknya membutuhkan US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun untuk menangani keadaan darurat kesehatan di 36 wilayah di seluruh dunia, termasuk Jalur Gaza, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti.

Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO Chikwe Ihekweazu mengatakan, sekitar 250 juta orang hidup dalam krisis kemanusiaan saat ini. Kondisi ini membuat akses ratusan juta orang terhadap kebutuhan dasar, termasuk keselamatan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan menjadi sangat terbatas. 

“Dalam kondisi ini, kebutuhan kesehatan meningkat karena cedera, wabah penyakit, kekurangan gizi, dan penyakit kronis yang tidak diobati, sementara akses untuk memperoleh perawatan medis memadai terus berkurang,” kata Ihekweazu.

Sebagai salah satu upaya menangani krisis ini, WHO terus menyerukan kepada negara-negara anggotanya untuk terus meningkatkan kontribusi wajib guna mengurangi ketergantungan pada sumbangan sukarela.

Saat ini, WHO menghadapi tekanan anggaran setelah penarikan pendanaan dari Amerika Serikat (AS), yang berdampak pada pengurangan posisi manajemen senior serta pemangkasan sejumlah kegiatan organisasi. AS diketahui sebelumnya merupakan penyumbang terbesar WHO dengan kontribusi sekitar 18% dari total pendanaan organisasi tersebut.

Krisis soal pendanaan yang dihadapi WHO semakin diperparah dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) telah memangkas layanan kemanusiaan hingga 20% akibat krisis pendanaan yang semakin parah.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini kepada kantor media Anadolu mendesak negara-negara donor agar mengubah dukungan politik menjadi kontribusi keuangan yang nyata.

“Saat ini, lembaga kami mengalami kekurangan dana anggaran yang sangat besar untuk mempertahankan seluruh layanan di kawasan, dengan jumlahnya lebih dari US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,37 triliun),” kata Lazzarini, dilansir dari Antara. 

Ia menambahkan, UNRWA bahkan tidak lagi mampu menanggung biaya audit operasional. Meski telah menerapkan berbagai langkah penghematan sepanjang 2025, UNRWA tetap harus mengambil keputusan tambahan dengan mengurangi volume layanan sebesar 20%.

“Alih-alih sekolah digelar lima hari dalam sepekan, kini hanya empat hari. Begitu pula dengan klinik kesehatan, yang sebelumnya buka 40 jam per pekan, kini hanya beroperasi selama 32 jam,” jelasnya. 

Menanggapi kondisi di Gaza, Lazzarini menekankan hanya 50 orang yang diizinkan melintasi penyeberangan Rafah yang kembali dibuka dengan pembatasan ketat dari Israel.

“Perlu ditegaskan, penyeberangan Rafah baru saja dibuka. Saat ini hanya 50 orang yang diizinkan melintas, dan hanya untuk pejalan kaki. Jadi ini bukan jalur pasokan baru ke Gaza,” ucapnya.

Ia menekankan, Gaza masih menghadapi situasi yang sangat sulit dan terus menjadi korban. Lazzarini menyebut gencatan senjata Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 hanya sebatas istilah formalitas semata. 

UNRWA, yang didanai melalui kontribusi sukarela negara-negara anggota PBB, telah menjadi lembaga utama penyedia bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina sejak mulai beroperasi pada 1950. Layanannya mencakup penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Saat ini, UNRWA menyokong sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina. Selama lebih dari 75 tahun beroperasi, fasilitas-fasilitas UNRWA di Jalur Gaza dilaporkan berulang kali menjadi sasaran serangan Israel, yang mengakibatkan hancurnya berton-ton makanan dan obat-obatan.

Pada Oktober 2024, bahkan parlemen Israel melarang aktivitas UNRWA di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Pelarangan ini dilakukn dengan alasan tuduhan keterlibatan sejumlah pegawai UNRWA dalam peristiwa 7 Oktober 2023.

Penghentian kegiatan operasional tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan sekitar 2,5 juta pengungsi di wilayah Palestina. Pada periode yang sama, sejumlah negara donor juga menghentikan dukungan keuangan kepada UNRWA, sehingga semakin memperdalam krisis pendanaan lembaga yang bernaung di bawah PBB tersebut.