KPK Siap Bantu Pansel Seleksi Calon Anggota KY 2025–2030

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap bekerja sama dengan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030. KPK akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait para calon anggota KY.

"KPK tentu terbuka untuk kerja sama atau permintaan data dan informasi yang diperlukan," ujar anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (6/5/2025).

Budi menjelaskan KPK telah berperan dalam berbagai proses seleksi penyelenggara negara. Salah satu bentuk keterlibatan adalah memberikan informasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dalam beberapa proses seleksi, KPK terus menyampaikan data dan informasi, seperti LHKPN, sebagai instrumen transparansi dalam kepemilikan aset oleh penyelenggara negara," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi mengapresiasi keterbukaan pihak Pansel KY yang melibatkan KPK dalam proses seleksi anggota Komisi Yudisial.

"Ini merupakan langkah positif. Pelibatan KPK menunjukkan proses seleksi mempertimbangkan aspek transparansi dan integritas calon," tambahnya.

Panitia Seleksi anggota KY periode 2025–2030 telah resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41/P Tahun 2025 tertanggal 21 Maret 2025. Pansel tersebut dipimpin oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Dhahana Putra, dengan anggota H. Yanto, Basuki Rekap Wibowo, Widodo, dan Maulana Bungaran. Pansel dijadwalkan bekerja hingga 20 Desember 2025.

Pendaftaran calon anggota KY akan berlangsung pada 2–23 Juni 2025. Pansel nantinya akan menyeleksi tujuh nama untuk diajukan kepada DPR RI.

Ketua Pansel, Dhahana Putra, menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dan melibatkan KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi. Keterlibatan ketiga lembaga tersebut bertujuan untuk memastikan rekam jejak para calon benar-benar bersih dari permasalahan hukum maupun etik.