AJI: Pemerintah Perlu Komunikasi dengan Media untuk Tekan PHK Jurnalis

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diimbau untuk lebih intens dalam menjalin komunikasi dengan pelaku industri media massa guna mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini.

Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Caesar Akbar mengatakan pemerintah perlu memahami kebutuhan sektor media yang terus berkembang di era digital ini.

Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang lebih baik dengan para pelaku industri media.

“Tentu, kalau ingin mengurangi PHK di industri media, pemerintah harus kembali menilai apa saja yang dibutuhkan oleh industri media saat ini. Harus ada diskusi dengan pelaku industri media untuk mengetahui apa yang sebenarnya diperlukan,” ungkap Caesar dalam pesan suara kepada Beritasatu.com, Minggu (11/5/2025).

Diskusi dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri media bukanlah hal baru. Caesar mengungkapkan bahwa hal serupa telah dilakukan di masa lalu untuk menanggulangi permasalahan yang ada, seperti permohonan keringanan pajak bagi bahan baku media.

“Beberapa tahun lalu, ada juga permohonan terkait keringanan pajak, misalnya untuk bahan baku. Nah, hal ini yang perlu dibicarakan lagi antara pemerintah dan perusahaan media untuk menemukan solusi yang tepat,” tambahnya.

Pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan beragam dari setiap jenis media. Setiap perusahaan media memiliki instrumen dan kebutuhan yang berbeda, baik untuk biaya operasional jaringan televisi, biaya cetak, maupun biaya lainnya yang mendukung keberlanjutan media.

“Ada yang membutuhkan dukungan untuk membayar jaringan televisi, ada yang butuh insentif untuk biaya kertas. Setiap media memiliki kebutuhan yang berbeda dan itulah yang harus dicari solusi bersama,” jelas Caesar.