Qodari Apresiasi Ide Akun Media Sosial Tunggal untuk Cegah Hoaks

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyambut baik usulan masyarakat tentang satu orang satu akun media sosial untuk menangkal penyebaran berita bohong yang marak akibat banyaknya akun-akun anonim yang digunakan untuk menyebarkan kabar hoaks.

Hal itu diungkapkan Qodari saat ditemui di acara DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di The Dome Senayan Park (Spark) Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).  

"Hemat kami, ini justru harus disuarakan masyarakat dan media bagaimana media sosial harus punya akuntabilitas yang tinggi sama seperti media massa. Karena kalau media massa kan jelas ada hukumnya lewat kode etik jurnalistik dan ada unsur 5W1H (what, who, where, when, why, how) dalam pembuatan beritanya," ungkap Qodari.

"Lalu teman-teman media massa kan juga menulis fakta yang ada kejadiannya ada dan orangnya jelas, lalu berita juga dicek oleh editor sebelum akhirnya dirilis. Kemudian ada identitas kantornya jadi semua jelas, sedangkan media sosial siapa yang jaga?" lanjutnya. 

Ia menekankan, usulan satu orang satu akun media sosial harus diapresiasi sebagai salah satu mencegah adanya disinformasi publik.

"Itu sebagai upaya media sosial bisa kredibel. Jangan justru media sosial dijadikan ajang untuk fitnah dan penyebaran disinformasi yang dilakukan rata-rata dengan tanpa nama atau akun anonim sehingga mereka bisa menghilangkan tanggung jawab," tegasnya.

Qodari juga berharap masyarakat Indonesisa ke depannya  bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

"Media sosial itu penting untuk berjejaring, untuk bersosialisasi, untuk ekonomi dan yang lainnya. Tetapi,  akses-akses negatif juga harus dikelola secara proporsional sehingga bisa menjadi arus penyebaran informasi yang baik,"  kata Qodari lagi.

Qodari menyatakan, sejauh ini masih mengkaji wacana satu orang satu akun media sosial ini dengan mendengar dan meriset kondisi di lapangan.

"Kita masih kaji dan dengar usulan dari manapun baik dari teman-teman media massa, kalangan warga sipil dan komunitas digital tentang pemberlakuan akun dengan ID card (data diri) yang benar guna mensinkronkan permasalahannya ini," tutupnya.