Jangan Alergi Kritik! Kasus Cabut ID Liputan Pers Jangan Terulang

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan menyayangkan kasus pencabutan ID pers liputan Istana seorang wartawan oleh BPMI Setpres hanya karena sang jurnalis menanyakan soal keracunan makan bergizi gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kasus itu jangan sampai terulang karena menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dia menekankan agar pejabat publik tidak alergi dengan kritik.

"DPR berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang, demi terjaganya kebebasan pers dan kualitas demokrasi Indonesia," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Politisi PDIP itu menilai pencabutan kartu liputan Istana oleh BPMI berpotensi mengganggu kebebasan pers dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. 

"Menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keterbukaan informasi," kata mantan pembawa acara dan aktor ini.

Junico mengatakan pejabat publik harus terbuka terhadap kritik. Menurutnya, apabila jurnalis melontarkan pertanyaan yang di luar konteks agenda protokoler pejabat, hendaknya disikapi dengan kepala dingin. 

Pejabat harus memahami peran pers sebagai alat kontrol sosial tidak bisa dikekang dengan membatasi bertanya hanya dalam lingkup protokoler yang disiapkan saja.

"Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program," ungkapnya.

"Termasuk kami DPR pun kemarin berbenah karena kritik yang disampaikan turut berperan memperbaiki kinerja kami ke depan," imbuh Junico.

Sebelumnya, ID pers Istana milik wartawan Diana dicabut paksa oleh BPMI Setpres setelah dia mengajukan pertanyaan terkait kasus keracunan MBG kepada Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, jakarta Timur, Sabtu (27/9/2025).

Setelah kejadian itu viral dan menuai kritik dari berbagai elemen publik,  BPMI Setpres akhirnya meminta maaf dan mengembalikan kartu liputan istana kepada Diana.