Prabowo Ingatkan Jaksa dan Polisi Jangan Zalim kepada Rakyat Kecil!

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar kejaksaan dan kepolisian tidak mengkriminalisasi masyarakat kecil. Penegak hukum harus melakukan koreksi diri dan menghindari praktik yang menyulitkan golongan lemah.

Hal ini Prabowo sampaikan saat menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,25 triliun dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng curah (CPO) dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

"Kita tidak ingin mencari-cari masalah, saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apa pun," ujar Prabowo.

Presiden bercerita dirinya kerap menerima laporan dari daerah tentang praktik-praktik kurang tepat yang dilakukan oleh beberapa jaksa, dengan melibatkan orang-orang kecil. Beberapa di antaranya, adalah kasus anak kecil yang mencuri ayam dan ibu yang ditangkap karena mencuri pohon.

"Saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa ada apa mengejar, iya kan. Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon," imbuh Prabowo.

Kepala negara menilai tindakan semacam itu tidak masuk akal apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial pelaku. Menurutnya, penegak hukum harus menunjukkan empati dan hati nurani dalam menjalankan tugas.

Presiden menyarankan agar para penegak hukum untuk mengambil berbagai langkah alternatif, ketimbang membuat beban tambahan bagi warga yang sudah hidup dalam kesulitan.

"Tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa, atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang saya kasih beasiswa," ucap Prabowo.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku yang lebih kuat, Prabowo menegaskan bahwa aparat tetap harus bertindak tegas apabila terdapat pelanggaran oleh pihak-pihak berkekuatan besar.

Presiden menekankan, negara harus lebih kuat dari kelompok yang melanggar hukum dan proses hukum harus berjalan tanpa pengecualian, dengan menjunjung asas keadilan.

"Yang kuat, dia akan kuat, tetapi yang kuat kalau melanggar hukum, iya, kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka? Jangan mereka ngira Indonesia lemah," pungkas Prabowo.