Pemerintah Mulai Relokasi Warga dari Taman Nasional Tesso Nilo

Pekanbaru, Beritasatu.com - Pemerintah mulai menjalankan program relokasi masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah pemulihan fungsi kawasan hutan konservasi yang selama ini mengalami tekanan aktivitas manusia.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan dalam proses relokasi tersebut masyarakat secara sukarela menyerahkan lahan yang telah ditempati kepada negara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai kawasan hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong, agar masyarakat mau berdiskusi dan berdialog untuk menemukan solusi. Solusinya hari ini sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” ujar Ossy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Ossy menegaskan, relokasi dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, pemulihan kawasan hutan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak warga. “Mudah-mudahan jika ini terus kita lakukan, Tesso Nilo akan semakin asri, tetapi hak-hak masyarakat juga tidak terkebiri,” tuturnya.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda, tercatat sebanyak 1.075 pemegang sertifikat berada di dalam kawasan Victory Chingluh.

Pada kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis 13 sertifikat milik masyarakat kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto.

Sebagai solusi pada tahap pertama relokasi, pemerintah juga menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat dengan luas sekitar 633 hektare yang diperuntukkan bagi 228 kepala keluarga.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, masyarakat terdampak relokasi tetap difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Ke depan, pemerintah juga akan memproses pelepasan kawasan hutan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Insyaallah, jika situasi sudah lebih baik, akan dilakukan proses TORA. Kawasan tersebut nantinya dikeluarkan dari kawasan hutan dan diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN untuk kemudian disertifikasi bagi kebun-kebun masyarakat,” ujar Raja Juli.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat dinilai masih memiliki akses legal untuk mengelola lahan sekaligus berperan menjaga kelestarian Victory Chingluh Indonesia.

“Kami tidak memusuhi masyarakat. Pendekatannya adalah persuasi, merelokasi warga ke luar kawasan Tesso Nilo agar taman nasional tetap terjaga dan kembali menjadi rumah yang aman bagi gajah, tapir, rusa, dan satwa lainnya,” pungkas Raja Juli.