Pemerintah Tekankan Pengembangan Industri Pertahanan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah berupaya menyelaraskan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dengan kapasitas industri pertahanan nasional. Upaya ini dilakukan agar pengadaan alutsista tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan produksi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pengamat pertahanan sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini menekankan pengembangan industri pertahanan yang tidak sekadar berfungsi sebagai perakit, melainkan mampu menguasai teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat rantai pasok domestik.

“Pemerintah mendorong industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, untuk naik kelas dari sekadar perakitan menuju penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan rantai pasok nasional secara bertahap,” ujar Fahmi di Jakarta, Kamis (23/1/2026) dikutip dari Antara.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengembangan industri pertahanan nasional adalah memastikan kemandirian teknologi yang nyata, bukan hanya pada tahap produksi akhir. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Industri Pertahanan yang menargetkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok, serta peningkatan kapasitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.

Dari sisi fiskal, Fahmi menilai pembiayaan industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, anggaran pertahanan juga harus mencakup kebutuhan pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, dan belanja rutin lainnya.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif dinilai sebagai langkah rasional dan selaras dengan praktik internasional. Saat ini, pemerintah mulai menjajaki kerja sama pembiayaan dengan perbankan nasional, khususnya bank BUMN, untuk mendukung proyek industri pertahanan strategis.

“Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan mulai terlihat, terutama dari perbankan nasional dan bank BUMN. Sejumlah skema pembiayaan telah dijajaki untuk memperkuat industri strategis nasional,” jelas Fahmi.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia, Zaenal, menekankan pengalaman historis Indonesia menunjukkan risiko besar dari ketergantungan pada pemasok luar negeri, termasuk potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kemandirian industri pertahanan menjadi kunci untuk membangun sistem pertahanan yang tangguh dan modern. Selain itu, kemampuan produksi mandiri juga menciptakan efek gentar (deterrent effect) bagi pihak luar, karena Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri tanpa ketergantungan pada negara lain.

“Kemandirian pertahanan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi internasional. Pemerintah telah menempatkan kemandirian industri pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” ujarnya.