KPK Panggil 2 ASN Kemenhub Terkait Kasus Korupsi DJKA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Surabaya. Kali ini, KPK memanggil dua aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub untuk mendalami dugaan aliran uang kepada Anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, Sudewo (SDW).

Dalam perkara korupsi DJKA ini, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Selain berstatus sebagai mantan anggota DPR, Sudewo juga merupakan bupati Pati nonaktif yang sebelumnya terseret kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

"Pemeriksaan untuk tersangka SDW. Pemeriksaan dilakukan di Lapas Semarang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Dua ASN Kemenhub yang dipanggil KPK adalah Dheky Martin dan Bernard Hasibuan. Keduanya diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara Sudewo dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.

Pada hari yang sama, penyidik KPK juga memanggil Ngadimo, karyawan swasta di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

KPK terus mendalami aliran dana serta peran para pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek perkeretaapian ini.

Dalam pengembangan kasus DJKA, KPK telah menetapkan dan menahan puluhan tersangka, termasuk tersangka korporasi. Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR periode 2019-2024.

KPK juga berencana memanggil seluruh anggota Komisi V DPR periode tersebut, termasuk Ketua Komisi V Lasarus, yang diduga menerima aliran uang dari kasus korupsi DJKA.

Kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Proyek yang diduga menjadi objek korupsi, antara lain:

1. Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
2. Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
3. Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat.
4. Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pelaksana proyek.

KPK memastikan penyidikan kasus korupsi DJKA Kemenhub ini masih terus berjalan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat.