Reaktivasi 11 Juta PBI Ditargetkan Tuntas Paling Lambat April 2026

Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:47 WIB

Penulis: Muharom Adi Yuliarta | Editor: HE

URL berhasil di salin.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Beritasatu.com/Muharom Adi Yuliarta)

Kebumen, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf menargetkan proses reaktivasi kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) rampung paling lambat April 2026. Reaktivasi ini dilakukan berdasarkan hasil pengecekan lapangan (ground check) yang dikerjakan Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Proses reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan Kemensos telah berjalan sejak sepekan terakhir. Tercatat, sekitar 11 juta peserta PBI sempat dinonaktifkan kepesertaannya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.000 peserta telah kembali diaktifkan oleh Kemensos.

"Reaktivasi ini diprioritaskan bagi peserta yang menderita penyakit katastropik dan memerlukan pengobatan rutin berkala," kata mensos saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi (STR) 44 di Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (14/2/2026).

BPJS Buka Mekanisme Reaktivasi PBI Nonaktif per Januari 2026

Menurutnya, proses reaktivasi dilakukan berdasarkan data pengecekan lapangan terhadap 11 juta kepesertaan yang sebelumnya dinonaktifkan. Ground check tersebut ditargetkan rampung maksimal pada April 2026. Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif selama proses verifikasi berlangsung.

Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI dilakukan berdasarkan data terpadu sosial danekonomi nasional (DTSEN) yang dikelola BPS. Data ini menggunakan sistem pemeringkatan dalam 10 desil.

Peserta yang dinonaktifkan berada pada desil 6 hingga 10, sedangkan peserta pada desil 1 hingga 5 tetap aktif sebagai penerima bantuan iuran.

Penonaktifan PBI JKN: Dampak dan Solusi 2026

"Namun, bagi peserta yang menderita penyakit katastropik meski berada di desil enam hingga sepuluh, dilakukan migrasi ke desil satu hingga lima agar tetap mendapatkan bantuan," terangnya.

Menurut mensos, data kepesertaan bersifat dinamis karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status ekonomi.

"Sejak 2025, pemerintah menggunakan DTSEN sebagai pedoman tunggal, dengan pemeringkatan desil 1 hingga 10," ungkap mensos.