Baleg DPR Usul Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Aceh

Banda Aceh, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pembentukan badan khusus untuk membantu mengelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh, supaya manfaatnya dirasakan hingga masyarakat paling bawah.

"Saya kira harus ada badan khusus yang dilibatkan dalam pengelolaan dana otsus Aceh ini. Apakah namanya badan perencanaan percepatan pembangunan Aceh," kata Doli saat bersilaturahmi dengan pengurus DPD I Golkar Aceh, di Banda Aceh, Jumat (17/4/2026).

Doli mengatakan pembuatan badan khusus itu sudah pernah diusulkan pihaknya untuk dipertimbangkan dan telah mendapatkan respons pemerintah. Nantinya, badan tersebut bisa melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Aceh.

"Nanti mulai berbicara tentang perencanaan, terus kemudian pelaksanaan programnya, sampai pengawasannya, sampai evaluasi," ujarnya dikutip dari Antara.

Jika pengelolaan dibantu badan khusus, lanjut dia, maka pelaksanaan ke depan bisa mempunyai indikator atau ukuran tertentu. Misalnya, 5 tahun pertama seperti apa, kemudian 10 tahun bagaimana hingga 20 tahun.

"Nah, ini yang harus kemudian disusun oleh kita semua, perincian tentang gambaran masa depan Aceh setidaknya 20 tahun yang akan datang," katanya.

Menurutnya, langkah tersebut sangat krusial agar pemanfaatan dana otsus Aceh tersebut lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung.

Dalam kesempatan itu, Doli juga menyampaikan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak boleh hanya berkutat pada persoalan besaran angka atau persentase anggaran.

Lebih dari itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus mulai merumuskan peta jalan pembangunan Aceh yang komprehensif untuk jangka panjang.

"Bukan hanya bicara tentang soal berapa besarnya, tetapi kita harus mulai bicara jika nanti dana otsus ini disepakati, anggaran ini mau diapakan. Kita harus punya perencanaan, wajah Aceh harus jauh lebih maju dibandingkan 20 tahun periode pertama," ucap Doli.

Saat ini, Baleg DPR sedang membahas revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), dan salah satu poin utama yang diubah adalah terkait perpanjangan dana otsus Aceh yang bakal berakhir pada 2027.

Dalam dokumennya, Pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus diperpanjang menjadi 2,5% dari dana alokasi umum (DAU) nasional, dan tanpa dibatasi waktu tertentu seperti sebelumnya.