Golkar Santai Soal Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Golkar merespons santai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. 

Sekretaris Jenderal Golkar, M Sarmuji, menegaskan wacana tersebut tidak berdampak signifikan bagi partainya. Ia menyebut, kepemimpinan di Golkar selama ini berjalan dinamis dan berganti setiap periode. “Kami tidak risau dengan isu itu karena kepemimpinan Golkar selalu berganti setiap periode,” ujar Sarmuji di kantor DPP Golkar, Kamis (24/4/2026).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada satu pun tokoh yang menjabat sebagai ketua umum Golkar selama dua periode penuh. Terkait hal itu, usulan pembatasan dua periode dinilai tidak relevan bagi internal partai. “Kalau dibatasi dua periode, itu sebenarnya tidak mengena di Golkar,” tambahnya.

Meski demikian, Sarmuji menilai perbaikan demokrasi internal partai lebih penting dibanding sekadar pembatasan masa jabatan. Ia menegaskan, dinamika demokrasi akan terus berkembang seiring dengan pemikiran dan polemik di masyarakat.

“Isu demokrasi internal lebih penting daripada batasan periode, meskipun kami tidak ada masalah jika aturan itu diterapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan kaderisasi. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tata kelola partai politik yang memiliki landasan akademis dan bertujuan mendorong transparansi serta regenerasi kepemimpinan partai.