Prabowo: Kekayaan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp 10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan kekayaan negara melalui penertiban kawasan hutan serta pemberantasan praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan langkah penyelamatan aset negara bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

“Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show. Pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Prabowo.

Presiden mengungkapkan, penyerahan tersebut merupakan tahap keempat dengan nilai penyelamatan aset negara yang telah mencapai sekitar Rp 40 triliun.

Menurut Prabowo, hasil penyelamatan kekayaan negara akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, termasuk renovasi sekolah dan puskesmas di berbagai daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan nasional. Setelah memperbaiki 17.000 sekolah tahun lalu, pemerintah menargetkan renovasi 70.000 sekolah pada tahun ini dan 100.000 sekolah pada tahun depan.

“Tahun depannya lagi kita juga selesaikan. Nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, kekayaan negara harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di seluruh Indonesia.