Masih Ada 9,3 Juta Orang Belum Rekam Data E-KTP

Jakarta – Masyarakat diminta melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). E-KTP dinilai penting untuk pengurusan sejumlah layanan pelayanan publik. Sejumlah institusi telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"Saya berharap warga yang belum merekam melakukan perekaman. Kalau tidak, saya khawatir masyarakat sulit dapat pelayanan BPJS, imigrasi, perbankan, asuransi, penegakan hukum atau SKCK, karena semua lembaga ini sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk data penduduk," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh saat jumpa pers di Kantor Kemdagri, Jakarta, Selasa (19/9).

Dia mengungkapkan, masyarakat yang telah merekam hingga sekarang mencapai 175 juta orang. Terdapat 9,3 juta orang lagi yang belum perekaman. Sebanyak pemerintah daerah (pemda) di 514 kabupaten/ kota diharapkan mengingatkan 9,3 juta orang tersebut.

Menurut Zudan, pada pusat data Dukcapil mencatat sebanyak 1,2 juta penduduk merekam lebih dari satu kali. Penduduk seperti ini, lanjutnya, e-KTP pasti tidak dicetak sebelum yang bersangkutan melapor ke Dinas Dukcapil setempat.

Ditambahkan, penduduk yang ketika merekam menggunakan lensa kontak mata juga menyebabkan perekaman data menjadi ganda. "Sering kami sampaikan, siapapun yang pernah rekam lebih dari satu kali hapus data, laporkan ke Dinas Dukcapil," imbuhnya.

Terkait blanko, ditegaskan bahwa pelelangan tahap kedua sudah dilaksanakan. Distribusi dilakukan secara bertahap. Pada Maret 2017 dicetak 7 juta keping blanko e-KTP. Di daerah-daerah, beredar 2 juta keping.

"Lelang pertama Maret, 7 juta keping selesai. Sekarang tersedia lagi 7,4 juta keping, sehingga sampai 2018 cukup," tegasnya.