Disusupi Kampanye, Polri Pertimbangkan Setop MRSF

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempertimbangkan untuk menunda sejumlah acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF) 2019 yang masih akan digelar di sejumlah kota dan provinsi karena sudah dua kali acara nonpolitik yang dimotori oleh Korlantas Polri itu dikotori dengan aktivitas berbau politik. Terbaru adalah acara MRSF yang digelar Polda Jatim di Jembatan Suramadu, Minggu (17/3/2019).

Acara yang dihadiri 70.000 orang dari 38 Kabupaten dan Kota dari seluruh Jatim ini dinodai aksi berbau kampanye, yakni saat sekelompok peserta kampanye malah memutar lagu berjudul Jokowi Wae.

Meski lagu Jokowi Wae itu tidak diputar di panggung utama acara, melainkan di area Jembatan Suramadu yang ditutup total sehingga macet parah. Aksi politik ini tak seharusnya terjadi dan bisa ditafsirkan lain.

Lebih parah saat acara MSRF digelar Polda Bali di Lapangan Renon, Denpasar, 17 Februari lalu. Saat itu, tanpa tedeng aling-aling, Gubernur Bali I Wayan Koster berkampanye mengajak massa yang datang untuk mendukung Jokowi.

Ajakan Wayan Koster ini disampaikan di hadapan Pangdam IX Udayana, kapolda Bali serta perwakilan masyarakat. Masalahnya Polri, dan juga TNI, sudah berulangkali menyatakan netralitasnya.

"(Ajakan berpolitik dalam MSRF) itu tidak benar dan dilarang tetapi hal-hal spontan itu susah kita kendalikan. Pada waktu kegiatan MSRF di Palembang bahkan juga ada yang mengacungkan dua jari (salam pasangan Prabowo) di depan Presiden," kata Tito saat dihubungi Beritasatu.com.

MSRF di Palembang yang dimaksud Tito digelar Polda Sumatera Selatan pada 9 Maret lalu. Acara yang dipusatkan di Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera itu memang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana.

"Jadi sulit dilarang. Massa amat terbuka spontanitasnya tetapi saya pertimbangkan untuk menunda (acara MSRF tersisa). Saya akan bicara dengan Kakorlantas. Baiknya memang dilaksanakan (lagi) setelah Pilpres," sambung Tito.

Selain berbau politik, acara MSRF yang digelar Polda Jogja pada 10 Maret juga menuai protes dari masyarakat. Kegiatan yang digelar di titik nol kilometer Yogyakarta ini dianggap mengganggu aktivitas masyarakat.

Kritik tersebut disuarakan oleh warga yang terganggu saat hendak menjalankan ibadah di gereja di sekitar lokasi karena semua akses jalan ditutup. Kritik tersebut salah satunya dilayangkan oleh pendeta bernama Hadyan Tanwikara.