Reformasi Ekonomi

Reformasi ekonomi yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde. Lagarde memuji kinerja perekonomian Indonesia yang tangguh serta memiliki prospek yang baik di tahun-tahun mendatang. Ia juga memuji kinerja Presiden Jokowi dengan jajaran kabinet yang telah sukses menjalankan manajemen dalam bidang ekonomi dan memperkuat kerangka kebijakan.

Pernyataan Lagarde tersebut diucapkan seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan mengenai perkembangan perekonomian terkini, prospek Indonesia dan persiapan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang. Pertemuan tersebut bakal dihadiri 15.000 orang.

Lagarde terkesan atas pelaksanaan program reformasi yang dipimpin Presiden Jokowi, khususnya penyederhanaan perizinan usaha kecil menengah (UKM), yang pada bulan depan akan bisa mendaftar di satu tempat dengan registrasi tunggal (single submission). Ia juga berharap agar Presiden Jokowi melanjutkan reformasi yang baik di bidang infrastruktur, pendidikan, dan sosial.

IMF memprediksi, untuk jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap akan meningkat menjadi 5,6 persen. Pada tinjauan tahunan tentang kebijakan ekonomi Indonesia, yang dirilis pada Selasa (6/2) lalu, IMF juga memproyeksikan inflasi tahunan akan tetap terjaga baik dan berada pada kisaran 3,5 persen.

Selain pertemuan di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi mengajak tamunya itu mengunjungi Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Pasar Tanah Abang. Saat kunjungan di RSP Pertamina, perempuan asal Prancis ini terkesan dengan cakupan layanan jaminan sosial melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mencapai 92,4 juta orang dan BPJS Kesehatan sebanyak 193,1 juta orang. Jumlah tersebut dinilai sangat fantastis untuk jumlah ruangan dan kecepatan penanganan pasien dalam sistem digital.

Sedangkan saat diajak Presiden Jokowi berkeliling Pasar Tanah Abang, Lagarde sangat terkesan dengan pasar ini yang mewakili kekuatan industri tekstil dan jumlah pelaku usaha perempuan yang cukup banyak. Tujuan Presiden Jokowi mengajak Lagarde ke Pasar Tanah Abang adalah untuk memperlihatkan bahwa populasi sektor UMKM dan UKM sangat banyak di Indonesia. Presiden menyebut fakta bahwa pasar tekstil dan produk tekstil terbesar di Asia Tenggara ini memiliki 19.000 kios lebih.

Harus diakui bahwa UMKM menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM mampu bertahan saat badai krisis moneter menerpa Indonesia tahun 1997. Andil UMKM bagi perekonomian Indonesia pun tidak diragukan lagi. UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi sekitar 57 persen produk domestik bruto (PDB). Contohnya di Pasar Tanah Abang. Tidak hanya pedagang tekstil dan garmen, kuli panggul hingga pengasong makanan pun dapat mengais rezeki dari perputaran uang sekitar puluhan miliar rupiah per hari di pasar ini.

Pemerintahan Jokowi menjalankan reformasi ekonomi dengan menggulirkan 16 paket kebijakan. Inti dari 16 paket kebijakan itu adalah memberikan kemudahan dalam urusan perizinan dan berusaha. Sejumlah lembaga internasional telah memberikan apresiasi terhadap reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah. Kelompok Bank Dunia akhir tahun lalu menaikkan peringkat kemudahan berinvestasi atau ease of doing business (EODB) Indonesia dari posisi 91 ke posisi 72 dari total 190 negara. Artinya, ada peningkatan kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia.

Sementara itu, World Economic Forum (WEF) tahun lalu menaikkan peringkat daya saing Indonesia ke posisi 36 dari 140 negara yang dianalisis, atau naik lima level dibanding tahun sebelumnya yang masih di posisi 41. Di antara sesama negara ASEAN, posisi Indonesia mengungguli Vietnam, Filipina, dan Kamboja yang masing-masing berada di posisi 55, 56, dan 94. Sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing di peringkat 23 dan 34.

Tidak hanya itu, lembaga rating internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi BBB- atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade). Kenaikan rating itu membawa angin segar. Sebab, selama enam tahun sebelumnya S&P menetapkan rating Indonesia di level BB+ atau satu tingkat di bawah investment grade.

Pujian Lagarde terhadap ekonomi Indonesia tentunya jangan sampai membuat pemerintah berpuas diri. Masih ada tugas besar yang harus dilakukan pemerintah, yakni bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan potensial menyerap lebih banyak tenaga kerja. Apalagi saat ini penciptaan lapangan kerja menghadapi tantangan seiring kemajuan teknologi yang dapat menciptakan robot untuk menggantikan tenaga manusia.

Di samping penciptaan kesempatan kerja, pemerataan hasil pembangunan juga menjadi tantangan pemerintahan Jokowi. Tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia masih tinggi. Hal itu ditandai oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini sebesar 0,391 per September 2017, atau hanya turun 0,002 poin dari angka 0,393 pada Maret 2017. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih lebar ini, jika tidak dikurangi akan menyimpan potensi konflik horizontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial.