Adu Timses dan Kesolidan Koalisi

Tanding ulang Pilpres 2014 antara Jokowi dan Prabowo benar terjadi. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diusung koalisi enam parpol parlemen yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura, ditambah tiga partai nonparlemen. Sebagai penantang, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung koalisi empat parpol parlemen: Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS.

Dilihat dari kalkulasi dukungan kursi di parlemen, Jokowi didukung 337 kursi atau sekitar 60 persen, sedangkan Prabowo 223 kursi parlemen. Dukungan kursi itu tidak menjadi jaminan kemenangan. Angka tersebut adalah kekuatan dalam mengeruk suara di atas kertas. Sedangkan kenyataan di lapangan nanti akan sangat ditentukan oleh soliditas partai koalisi dan strategi jitu memikat pemilih.

Tantangan berat ada di kubu Prabowo-Sandi. Dalam perjalanan menentukan pasangan capres-cawapres, koalisi ini sempat terbentur pada persaingan sengit anggota koalisi yang menginginkan cawapres berbeda. PKS dan PAN lebih menginginkan pendakwah Abdul Somad Batubara dan mantan Mensos Salim Segaf Aljufri. Dua nama tersebut desuai dengan rekomendasi dari para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Partai Demokrat yang bergabung belakangan ke koalisi ini sangat menginginkan putra Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres Prabowo. Belakangan ketiga calon tersebut justru tidak menjadi pilihan Prabowo. Ibarat balapan, Sandiaga Uno menyalip di tikungan terakhir untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Wagub DKI Jakarta ini didaulat hanya sehari sebelum pendaftaran capres-cawapres 2019 ditutup.

Alotnya proses penentuan nama pendamping Prabowo bisa dipakai sebagai pengukur kohesi antarparpol dalam koalisi ini. Meski masing-masing parpol menyatakan siap maju bersama dalam koalisi, tidak bisa dimungkiri Partai Demokrat ada dalam kondisi terluka karena calon terbaiknya gagal di saat-saat terakhir.

Cuitan Wasekjen Demokrat Andi Arief di akun Twitter-nya yang menyatakan bahwa Sandiaga Uno menggelontorkan Rp 500 miliar sebagai mahar politik ke PAN dan PKS adalah bukti kekecewaan mendalam partai berlambang Mercy itu. Cuitan Andi telanjur tersebar ke publik meski akhirnya Demokrat bergabung ke dalam koalisi ini. Sandi membantah mahar. Namun ia mengakui akan menyediakan biaya kampanye, bantuan kepada tim pemenangan, dan bantuan kepada partai pengusung.

Bila Demokrat masih membawa luka, apakah PAN dan PKS sebagai koalisi de facto Gerindra sejak lama akan, lebih solid dalam koalisi? Tidak ada yang bisa menjamin selain dari niat anggota koalisi itu sendiri. Kita mahfum bahwa tidak ada yang pasti dalam politik. Komitmen atau kesepakatan bisa saja diingkari salah satu pihak dan tak ada sanksi hukum terhadap hal tersebut. Di sinilah gandeng tangan antarpartai dan tim pemenangan perlu diperkuat.

Berbeda dengan pihak seberang, kubu Jokowi-Ma’ruf Amin relatif lebih padu. Nyaris tidak ada friksi dalam koalisi. Beberapa partai seperti Hanura, Nasdem, atau PSI, bahkan sudah sejak awal menyatakan mendukung Jokowi tanpa syarat. Dalam pemilihan pendamping Jokowi, anggota koalisi tidak ada yang keberatan dengan keberadaan Ma’ruf. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) berumur 75 tahun ini dinilai bakal mampu menetralkan pandangan miring bahwa Jokowi adalah sosok yang tidak bersahabat dengan Islam dan ulama serta pendukung penista agama.

Pilihan yang jatuh pada Ma’ruf justru menjadi persoalan konstituen Jokowi yang juga pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para Ahokers, sebutan pendukung sejati Ahok, kecewa karena MUI di bawah kepemimpinan Ma’ruf mengeluarkan sikap keagamaan bahwa Ahok dikategorikan sebagai penghina Alquran dan ulama.

Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa soliditas koalisi saja tidak cukup. Strategi dan kepiawaian tim pemenangan atau tim kampanye tidak aklah penting untuk memenangi kontestasi.

Di kubu Prabowo-Sandi, tim pemenangan sudah tampak menyiapkan strategi jitu yakni bakal mengupas habis kondisi perekonomian dalam negeri serta kesejahteraan rakyat. Sandi dianggap mengerti benar seluk beluk perekonomian terutama apa yang dirasakan kelas menengah ke atas. Bukan tidak mungkin poros ini akan menggarap para pengusaha yang kecewa dengan kebijakan ekonomi termasuk kebijakan menggenjot pendapatan pajak yang dianggap berlebihan sehingga memberatkan wajib pajak.

Tanda-tanda akan adanya adu program sudah kelihatan. Kita tidak menginginkan masing-masing pihak menggunakan isu sentimen suku agama ras dan antargolongan (SARA) sebagai senjata. Biarlah pengalaman Pilpres 2014 tidak terulang. Kita telah mendapatkan pelajaran, kampanye berselubung isu SARA memecah belah bangsa dan dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin mengganti dasar negara untuk mendapatkan simpati dan dukungan.