MoU Jaksa Agung-Erick Thohir, Pengawasan Anggaran Kemenpora Diperketat

Jakarta, Beritasatu.com —  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir sepakat memperketat pengawasan anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penguatan tata kelola anggaran ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran negara di Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan di sektor olahraga dan kepemudaan merupakan proses jangka panjang, sehingga pengelolaan anggarannya harus dilakukan secara ketat, transparan, dan konsisten. Kerja sama ini, menurutnya, bukan karena adanya kecurigaan terhadap Kemenpora, tetapi sebagai mitigasi dan pencegahan potensi masalah di kemudian hari.

“Jadi kami saling mengingatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kami curiga di sini akan terjadi apa. Namun suatu hal perlu kehati-hatian, ke depan tidak terjadi hal-hal yang mungkin akan menyesal kita begitu,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan, melalui MoU tersebut, Kejaksaan Agung memiliki kewajiban melakukan pendampingan hukum agar pelaksanaan program-program Kemenpora berjalan lancar. Dengan demikian, jika terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung akan menangani sesuai kewenangan.

Burhanuddin menegaskan bahwa pengawasan anggaran Kemenpora ini merupakan tanggung jawab bersama guna memastikan seluruh program kepemudaan dan keolahragaan berjalan dengan tata kelola yang baik.

Menpora Erick Thohir mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung untuk memperkuat sinergi di bidang hukum, kepemudaan, dan keolahragaan. Ia menilai kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat integritas layanan publik dan akuntabilitas anggaran negara di Kemenpora.

“Kedatangan Jaksa Agung karena peduli pembangunan karakter bangsa Indonesia ke depan. Peduli bagaimana olahraga kita bisa konsisten mengibarkan bendera Merah Putih dan menjadi duta bangsa,” ujar Erick.

Sebelum penandatanganan MoU, Erick mengadakan pertemuan khusus dengan Jaksa Agung Burhanuddin untuk memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Kemenpora sesuai visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai penting untuk dijaga, diawasi, dan dibimbing secara hukum.

Menurut Erick, beban tugas Kemenpora ke depan semakin berat karena Presiden Prabowo mempercayakan banyak agenda strategis di bidang olahraga dan kepemudaan.

“Saya minta pendampingan supaya bagaimana tugas dari presiden yang sangat berat ini bisa terlaksana dengan baik. Tolok ukurnya juga harus jelas,” ungkapnya.