Pengguna Netflix Paket Murah Siap-siap Dibombardir Iklan
Berita Judicial Review Terbaru Hari Ini
KPU Lakukan Judicial Review Setelah UU Pilkada Diundangkan
Kemandirian KPU berarti keputusan KPU tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.
NEWS
10 Jun 2016 | 10:59 WIB
Bupati Gowa Ajukan Judicial Review tentang BPJS
\"Kalau setiap orang dalam satu rumah tangga harus memegang kartu BPJS, sangat memberatkan warga. Idealnya satu rumah tangga satu kartu BPJS,\" katanya.
NEWS
22 Feb 2016 | 14:45 WIB
Revisi UU Migas Harus Hindari Potensi Judicial Revew
Pembahasan revisi UU Migas yang tengah digodok DPR, harus dilakukan dengan cermat dan berhati-hati.
EKONOMI
3 Des 2015 | 09:20 WIB
Buruh Bakal Ajukan "Judicial Review" PP Pengupahan
Buruh juga menyiapkan aksi yang lebih besar.
EKONOMI
27 Nov 2015 | 11:28 WIB
Kaligis Permasalahkan Penyidik KPK
Kaligis menggugat Pasal 45 Ayat (1) UU KPK yang mengatur penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.
NEWS
16 Sep 2015 | 18:03 WIB
OC Kaligis Ajukan 3 Materi "Judicial Review"
\"Judicial review\" itu menyangkut jabatan penyidik KPK.
NEWS
14 Sep 2015 | 10:19 WIB
KPK Hormati "Judicial Review" dari OC Kaligis
\"Itu hak OCK (OC Kaligis) kalau ada langkah-langkah hukum yang dia lakukan ya silakan aja.\"
NEWS
11 Sep 2015 | 19:28 WIB
"Judicial Review” Dana Aspirasi DPR Tunggu Sikap Presiden
Nanti setelah ada paripurna APBN 2016 baru kita gugat ke MK.
NEWS
24 Jun 2015 | 13:49 WIB
Menhub Persilakan Maskapai Ajukan "Judicial Review" UU Penerbangan
Operator penerbangan yang tidak mampu penuhi aturan, disarankan merger.
EKONOMI
20 Apr 2015 | 19:49 WIB
Mekanisme "Judicial Review" di MA Diperkarakan
Akan menjadikan perkara liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum.
NEWS
12 Mar 2015 | 23:58 WIB
Ical Sampaikan Arah Politik Golkar di KMP
Kata Ical, tidak ada satupun dalam pemandangan umum yang menghendaki Golkar keluar dari KMP.
NEWS
19 Nov 2014 | 13:40 WIB
Buruh Gugat UU Pilkada ke MK
KSBSI dan KSPSI mendaftarkan pengujian UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.
NEWS
8 Okt 2014 | 00:13 WIB
Gugatan terhadap UU Pilkada Tidak Langsung Terus Mengalir
UU Pilkada, khususnya ketentuan Pilkada lewat DPRD telah merampas hak konstitusional warga negara.
NEWS
30 Sep 2014 | 17:09 WIB
Uji Materi Tidak Pengaruhi Proses Pilkada 2015
Kalau pun presiden tidak mau tandatangan, UU langsung berlaku setelah 30 hari.
NEWS
29 Sep 2014 | 10:44 WIB
Koalisi Batalkan UU Pilkada Siapkan "Judicial Review"
Jadi ingatan kuat dalam masyarakat untuk mencatat sejarah buruk tindakan parpol yang tidak mendengarkan suara rakyat
NEWS
28 Sep 2014 | 10:57 WIB
PPI-UK Tolak Pilkada Melalui DPRD dan Dukung "Judicial Review"
Tanpa pilkada langsung, tambahnya, Indonesia tidak akan melihat figur seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Ridwan Kamil, atau Tri Rismaharini
NEWS
27 Sep 2014 | 16:49 WIB
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris Dukung "Judicial Review" UU Pilkada
Tanpa pilkada langsung, RI tidak akan melihat figur seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Ridwan Kamil, atau Tri Rismaharini.
NEWS
27 Sep 2014 | 08:13 WIB
Ini Cara Membatalkan UU Pilkada-DPRD
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pelaksanaan UU Pilkada yang disahkan Jumat (26/9) dinihari WIB.\n\n
NEWS
26 Sep 2014 | 19:00 WIB
Aneh Kalau SBY Gugat UU di Mahkamah Konstitusi
Presiden SBY bisa membatalkan pengesahan RUU Pilkada dengan menarik RUU itu tersebut dari DPR.
NEWS
26 Sep 2014 | 17:09 WIB
DPD Akan Ajukan Uji Materi Undang-Undang MD3
Irman menilai Undang-Undang MD3 yang disahkan sehari sebelum pemilu mengandung politik transaksional.
NEWS
23 Jul 2014 | 20:12 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
5 foto
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara
5 foto
Satgas PKH Menyerahkan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara
5 foto
BI dan Polri Musnahkan Uang Rupiah Palsu
3 foto
Sidang Putusan Kasus Korupsi Chromebook
B-FILES
Ekonomi Naik, Daya Beli Terjepit
