Pramono Akui Jakarta Sulit Bebas Banjir karena Tata Ruang

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, secara tata ruang, Jakarta tidak mungkin sepenuhnya terbebas dari banjir atau genangan air. Kondisi geografis dan perencanaan wilayah membuat persoalan banjir menjadi tantangan struktural yang harus dikelola secara berkelanjutan.

“Walaupun secara tata ruang, tidak mungkin Jakarta ini tidak ada genangan, tidak mungkin. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya, tetapi inilah salah satu solusi jangka menengah yang kami lakukan untuk mengatur banjir yang selama ini terjadi di Jakarta,” kata Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus berupaya menekan dampak banjir melalui berbagai langkah preventif dan mitigasi. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengerukan serta normalisasi sungai secara masif di berbagai wilayah rawan banjir.

Saat ini, sebanyak 200 unit ekskavator telah dioperasikan untuk mendukung normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Fokus pengerjaan diarahkan ke tiga sungai utama, yakni Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama, yang selama ini menjadi lokasi krusial luapan air saat curah hujan tinggi.

Selain normalisasi sungai, Pemprov Jakarta juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai langkah jangka pendek untuk mengendalikan intensitas hujan. Upaya tersebut dikombinasikan dengan proyek jangka panjang, seperti pembangunan tanggul raksasa di pesisir utara Jakarta melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall.

“Kalau hari ini, tadi pagi jam 07.00 WIB tidak kita naikkan OMC-nya, pasti cuacanya berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Jadi memang penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan tentunya jangka panjang, normalisasi sungai secara keseluruhan dan termasuk penyelesaian Giant Sea Wall, NCICD, dan sebagainya itu tetap harus dilakukan untuk di Jakarta,” jelas Pramono.

Seiring prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan cuaca ekstrem di Jakarta masih berpotensi terjadi hingga 1 Februari 2026, Pramono membuka peluang perpanjangan pelaksanaan OMC.

“Pemprov Jakarta bersama dengan DPRD Jakarta memang sudah mengalokasikan untuk 1 bulan penuh anggarannya. Jadi, kalau memang masih diperlukan, kami akan melakukan OMC. Yang paling penting adalah untuk jangan sampai dampak curah hujan yang tinggi kemudian mengakibatkan banjir yang seperti kita rasakan beberapa hari yang lalu,” pungkasnya.