Naikkan Gaji PNS, Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Inflasi hingga Kondisi Fiskal

Jakarta, Beritasatu.com - Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai langkah pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) diperkirakan akan menjadi stimulus untuk perekonomian, khususnya untuk mendorong konsumsi masyarakat.

“Ketika gaji PNS dinaikkan, maka kemampuan untuk belanja menjadi lebih besar. Konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Direktur Riset Core Indonesia Akhmad Akbar Susanto dalam acara Mid Year Review Core Indonesia 2024 pada Selasa (23/7/2024).

Alokasi gaji PNS termasuk dalam belanja pegawai. Adapun komponen belanja pegawai yang terbesar, yakni gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi, yakni belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. 

Akhmad mengatakan langkah pemerintah untuk menaikkan gaji PNS harus dikaji lebih, termasuk di antara reformasi sistem penggajian PNS.

“Hal ini perlu kajian lebih lanjut lebih serius, karena ini bukan sekedar naikin gaji atau tidak. Isunya adalah reformasi birokrasi yang sampai sekarang itu belum tuntas dan kemudian termasuk di antara reformasi sistem penggajian PNS  yang sampai hari ini belum tuntas,” terang Akhmad.

Saat konsumsi meningkat maka bisa berdampak pada kondisi inflasi. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan kebijakan yang dapat menekan kondisi inflasi.

“Kenaikan gaji PNS mungkin punya implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi,” terang Akmad.

Apabila dilihat dari sisi fiskal, saat pemerintah menaikkan gaji PNS, maka konsekuensi belanja akan meningkat. Apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang meningkat, maka defisit akan melebar, sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi beban fiskal tengah situasi perekonomian yang belum pasti.

“Kalau tahun depan gaji PNS mau dinaikkan, mestinya harus lebih hati-hati bahwa itu akan punya implikasi plus maupun minus, terutama kalau dari fiskal lebih banyak minusnya daripada plusnya,” kata Akmad.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji PNS. Dalam hal ini penyesuaian bila dilakukan dengan menaikkan gaji PNS.

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” imbuh Airlangga.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas.

Arah kebijakan belanja pegawai 2025 akan difokuskan, antara lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal.