OECD Buka Akses Luas Perdagangan dan Investasi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, proses aksesi Indonesia ke dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) akan memperluas akses perdagangan dan investasi secara global.

"OECD mewakili tiga perempat dari perdagangan dunia. Jika Indonesia resmi bergabung, maka produk barang dan jasa dari Indonesia akan lebih mudah masuk ke pasar negara-negara OECD. Ini akan membuat produk kita lebih kompetitif dan memperluas pasar ekspor," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring usai menghadiri Ministerial Council Meeting (MCM) OECD di Paris, Rabu (4/6/2025).

Airlangga menyebut, meski proses menuju keanggotaan penuh masih panjang, tanggapan dari OECD terhadap dokumen aksesi Indonesia sejauh ini cukup positif. Ia mengatakan sekitar 80% dari dokumen tersebut sudah sejalan dengan standar yang ditetapkan organisasi internasional tersebut.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan, OECD memiliki peran penting sebagai lembaga benchmarking kebijakan dan promotor praktik terbaik (best practice) di berbagai sektor. Dengan bergabung ke dalam OECD, kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat.

“Dalam jangka pendek, keanggotaan ini akan memperbaiki persepsi dan meningkatkan minat investasi, terutama dari negara-negara yang memiliki standar dan praktik sejenis,” tambahnya.

Senada, Duta Besar RI untuk Prancis Mohamad Oemar menyatakan, negara-negara anggota OECD bukan hanya menguasai perdagangan global, tetapi juga merupakan sumber utama foreign direct investment (FDI) dan bantuan pembangunan resmi (ODA).

“OECD menyumbang sekitar 70% dari FDI global. Ini berarti akses Indonesia terhadap pendanaan internasional untuk pembangunan akan jauh lebih terbuka,” jelas Oemar.

Pemerintah menargetkan proses aksesi Indonesia ke OECD dapat diselesaikan dalam empat tahun. Saat ini, proses sudah berjalan selama satu tahun, dan dua tahun ke depan akan menjadi tahap krusial untuk technical review oleh OECD serta kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri.