Bahlil: Banyak yang Tidak Rela Kita Swasembada Energi

Balikpapan, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional tidak berjalan mulus. Dalam prosesnya, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bahkan menghadapi tantangan serius hingga dugaan sabotase.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat peresmian RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut proyek strategis nasional (PSN) yang mulai dibangun sejak 2019 itu seharusnya bisa rampung lebih cepat, tetapi mengalami berbagai hambatan.

"Proyek RDMP ini banyak dramanya. Saya harus jujur katakan, banyak dramanya. Kenapa? Seharusnya sudah jadi awal Mei 2024," ungkap Bahlil.

Salah satu kendala utama yang disorot adalah insiden kebakaran yang terjadi pada Mei 2024. Bahlil menyampaikan, hasil evaluasi internal Kementerian ESDM mengindikasikan adanya faktor nonteknis dalam peristiwa tersebut.

"Ini pak, terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain," ujar Bahlil.

Ia menilai, terdapat kelompok tertentu yang tidak menginginkan Indonesia lepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Keberadaan RDMP Balikpapan dinilai mengancam kepentingan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari impor energi.

"Ternyata barang ini pak, 'ada udang di balik batu'. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi, agar impor terus, impor terus, impor terus, tetapi kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi," tegasnya.

Meski sempat tertunda dan menghadapi berbagai dinamika, proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 123 triliun itu kini resmi beroperasi. RDMP Balikpapan menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas pengolahan meningkat signifikan dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari.

Peningkatan kapasitas tersebut menjadi landasan pemerintah untuk menghentikan impor solar pada 2026 dan impor avtur pada 2027. RDMP Balikpapan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).