Lonjakan Minyak Dunia Dorong Percepatan Implementasi B50 di RI

Jakarta, Beritasatu.com - Lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50% (B50) di Indonesia.

B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari 50% solar dan 50% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil di tengah harga minyak yang terus meningkat.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, pemerintah untuk segera meningkatkan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 atau bahkan lebih tinggi guna merespons lonjakan harga minyak global.

"Kenaikan harga minyak bumi dunia akan menambah beban bagi APBN. Setiap US$ 10 per barrel kenaikan harga impor minyak bumi, beban tambahan APBN meningkat sekitar Rp 20 triliun-Rp 30 triliun," katanya dikutip Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, kawasan Timur Tengah, khususnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz menyuplai sekitar 20%-30% kebutuhan energi fosil global, termasuk bagi Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya impor energi secara signifikan.

"Negara importir minyak bumi seperti Indonesia terpaksa membayar lebih dua kali lipat harga impor minyak fosil dari sebelumnya akibat konflik di Timur Tengah," tuturnya.

Menurut Tungkot, Indonesia memiliki modal kuat untuk mengimplementasikan B50. Pengalaman menjalankan mandatori biodiesel hingga B40 menjadi fondasi penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.

"Rencana B50 sebetulnya telah dipersiapkan pemerintah sebelum konflik Timteng terjadi saat ini," tegasnya.

Sejak 2009, pemerintah telah menjalankan kebijakan mandatori biodiesel yang dimulai dari B1 hingga kini mencapai B40 pada 2025. Program ini terus diperkuat melalui dukungan insentif yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk menutup selisih harga biodiesel dengan solar.

Dari sisi kapasitas, industri biodiesel nasional dinilai siap. Produksi yang mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter dinilai cukup untuk menopang implementasi B50.

Untuk menjalankan B50, dibutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel berbasis sawit (fame) yang setara dengan kebutuhan 16 juta-18 juta ton crude palm oil (CPO). Sementara produksi nasional CPO dan CPKO pada 2025 mencapai sekitar 57 juta ton.

"Jadi dari segi bahan baku cukup tersedia untuk implementasi B50," tuturnya.

Namun, peningkatan alokasi CPO untuk kebutuhan dalam negeri berpotensi mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek. Hal ini menjadi konsekuensi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara matang.

"Mungkin terjadi pengurangan sedikit ekspor jika produksi CPO domestik tidak naik signifikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan percepatan implementasi B50 sebagai langkah antisipasi dampak konflik Timur Tengah sekaligus kelanjutan dari program B40.

Kementerian ESDM mencatat, penerapan B40 telah memberikan manfaat ekonomi signifikan, terutama dalam mengurangi impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa negara.