Gangguan Selat Hormuz, Pemerintah Cari Pasokan Energi hingga Afrika
Jumat, 10 April 2026 | 11:10 WIB
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memperluas sumber pasokan energi di tengah potensi gangguan distribusi global, terutama di jalur strategis Selat Hormuz. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
"Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.
Diversifikasi impor dilakukan bersamaan dengan optimalisasi produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar. Optimalisasi mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memenuhi kebutuhan domestik.
"Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," ujarnya.
Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kebijakan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga global dapat dipahami, namun perlu diwaspadai dampaknya terhadap ketahanan energi.
Ia menyebut adanya disparitas harga antara asumsi Indonesia crude price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel dengan harga pasar yang telah melampaui US$ 100 per barel. Selisih tersebut diperkirakan mencapai Rp 5.000 hingga Rp 9.000 per liter untuk masing-masing produk BBM.
Dengan volume penjualan BBM Pertamina sekitar 72 juta hingga 75 juta kiloliter per tahun, kebutuhan tambahan dana diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun per hari, atau sekitar Rp 60 triliun per bulan.
"Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya," kata Komaidi.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai kondisi pasar energi global saat ini tidak normal.
"Apalagi sekarang situasinya namanya sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual," ujarnya.
Kholid menyebut Pertamina menghadapi tekanan dari sisi pasokan dan regulasi harga. Harga ICP dalam APBN 2026 ditetapkan US$ 70 per barel, sementara harga global sudah berada di atas US$ 100 per barel.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
B-FILES
Diplomasi Internasional demi Benefit Nasional
Khamami Zada
Negara yang Ikut Berkurban
Timothy Ivan Triyono
Revitalisasi Alun-alun Kota Serang Ditargetkan Rampung Desember 2026




