Naik 2,5 Persen, Utang Luar Negeri Tembus Rp 7.006 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 437,9 miliar (sekitar Rp 7.006 triliun, asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS) pada Februari 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Januari 2026 yang tercatat sebesar US$ 434,9 miliar (sekitar Rp 6.958 triliun).

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 2,5% pada Februari 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari yang sebesar 1,7%.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menjelaskan kenaikan ULN terutama didorong oleh peningkatan utang sektor publik, khususnya bank sentral, seiring masuknya aliran modal asing ke instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, ULN sektor swasta justru mengalami penurunan.

Anton menilai secara struktur, ULN Indonesia masih tergolong sehat karena dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,8%, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,9% dari total ULN.

“Hal ini mencerminkan struktur ULN yang tetap terkendali dan mendukung stabilitas ekonomi,” ujar Anton dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dalam menjaga kesehatan struktur ULN, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri. Selain itu, peran ULN juga terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Anton menambahkan langkah tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.

Jika dirinci, ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$ 215,9 miliar (sekitar Rp 3.454 triliun), tumbuh 5,5% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan Januari yang mencapai 5,6%.

Perkembangan ULN pemerintah tidak terlepas dari penurunan posisi surat utang. Berdasarkan penggunaannya, utang pemerintah banyak dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,6%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi hampir seluruhnya atau mencapai 99,98% dari total utang pemerintah.

Di sisi lain, peningkatan ULN Bank Indonesia dipengaruhi oleh bertambahnya kepemilikan investor asing terhadap instrumen moneter yang diterbitkan BI. Hal ini sejalan dengan kebijakan moneter yang pro-pasar serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.