Stok Pupuk Aman, RI Jajaki Ekspor ke India dan Australia

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman meski terjadi gejolak global akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah bahkan mencatat adanya surplus produksi yang berpotensi diekspor ke sejumlah negara.

Sudaryono menyebut, konflik global telah memengaruhi distribusi pupuk dunia, mengingat sebagian besar pasokan melewati jalur strategis internasional. Namun, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap stok dalam negeri sehingga petani tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk. 

“Jadi, saya mau kasih kejelasan atau ketegasan kepada petani kita, enggak perlu panik, enggak perlu ribut, enggak perlu bingung, pupuk tersedia,” kata Sudaryono, Senin (26/4/2026).

Pemerintah mencatat produksi pupuk nasional mencapai 14,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan subsidi dalam negeri. Dari jumlah tersebut, terdapat potensi kelebihan pasokan sekitar 1,5 juta ton.

Surplus tersebut membuka peluang ekspor, terutama ke negara-negara yang mengalami gangguan pasokan akibat konflik global. Sudaryono mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara, termasuk India dan Australia.

“Saya sudah ketemu dengan dua duta besar dari India dan Australia. Jadi, nanti sebagian kita kirim ke negara-negara yang memang membutuhkan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum menyalurkan ke pasar internasional. “Secara pasti saya yakinkan bahwa pupuk kita cukup untuk dalam negeri, ada ekses pun itu kita prioritaskan dalam negeri dahulu, baru sisanya kita kirim ke luar negeri. Jadi, no worries untuk urusan itu,” ujarnya.

Pada sisi lain, harga pupuk global mengalami kenaikan signifikan seiring terganggunya rantai pasok. Harga urea dunia saat ini disebut telah mencapai sekitar US$ 850 per ton.

Sementara itu, terkait potensi ekspor ke negara lain seperti Filipina dan Brasil, Sudaryono menyebut pembicaraan masih berada pada tahap awal, terutama dalam skema business-to-business (B2B).

Ia menegaskan, kebijakan ekspor tetap mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kebutuhan domestik sebagai prioritas utama.

“Intinya sesuai dengan pesan dari presiden kita, bahwa kita prioritaskan dulu kebutuhan dalam negeri kita, kalau ada ekses, maka negara-negara sahabat yang penting bagi Indonesia harus kita layani semua,” pungkasnya.