Pemerintah Tegaskan Aturan Outsourcing Tidak Bisa Dihilangkan di RI

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sedang menyiapkan regulasi baru terkait sistem outsourcing atau alih daya sebagai upaya memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada putusan Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023 yang menjadi landasan pengaturan terbaru di sektor ketenagakerjaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyatakan bahwa praktik outsourcing tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi perlu diperbaiki melalui regulasi yang lebih kuat agar tidak merugikan pekerja.

“Mohon dimaklumi bahwa outsourcing tidak dapat dihapus sepenuhnya. Praktik ini juga diterapkan di berbagai negara besar, tetapi dengan regulasi yang memastikan tidak merugikan pekerja,” ucapnya kepada Beritasatu.com, Jumat (1/5/2026).

Ia melanjutkan, selama ini masih terdapat berbagai persoalan dalam sistem alih daya, mulai dari lemahnya perlindungan hingga ketidakjelasan hubungan kerja yang berdampak pada kesejahteraan pekerja.

"Kondisi ini kerap memicu keluhan dari serikat buruh," tambahnya.

Pemerintah saat ini disebut sedang merancang skema baru yang dapat menjadi jembatan antara kepentingan pekerja dan perusahaan.

"Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, terutama dalam kontrak kerja antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja," ucap dia.

Selain itu, aturan baru ini juga akan menekankan pentingnya jaminan sosial serta standar kesejahteraan bagi pekerja outsourcing. Hubungan kerja berbasis business to business (B2B) dari pengusaha dan perusahaan outsourcing juga tetap dipertahankan, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat.

Pemerintah berharap regulasi baru ini dapat menjawab berbagai persoalan di lapangan sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat antara pekerja dan pengusaha di tengah tantangan ekonomi global.