Rupiah Babak Belur, Dunia Usaha Tak Lagi Tenang

Berpotensi Tembus Rp 18.000 Per Dolar AS

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah akan kembali melemah hingga level Rp 18.000 per dolar AS pada bulan ini.

Disampaikan Ibrahim, pelemahan rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal yang masih membayangi pasar global, terutama konflik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz. Ketegangan meningkat setelah proposal gencatan senjata dari Iran ditolak Amerika Serikat karena dianggap lebih menguntungkan pihak Iran.

Akibatnya, blokade di Selat Hormuz masih terus berlangsung. Amerika Serikat juga memperketat pengawasan di kawasan Laut Oman yang terhubung ke jalur pelayaran internasional. Kondisi ini membuat distribusi LPG, gas alam, dan minyak mentah terganggu sehingga mendorong kenaikan harga energi dunia dan penguatan indeks dolar AS.

Selain itu, konflik di Timur Tengah juga terus berlanjut, termasuk serangan antara Hizbullah dan Israel di Lebanon Selatan. Ketegangan semakin meningkat setelah Israel disebut menyerang jalur distribusi gas di kawasan tersebut.

Situasi ini membuat konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung hingga 2027, terutama di sekitar Selat Hormuz. Intelijen Amerika Serikat juga menyebut Iran masih memiliki sekitar 70% persenjataannya sehingga diperkirakan masih mampu melanjutkan perang dalam beberapa bulan ke depan.

Dari sisi lain, Presiden AS Donald Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Namun sebelum pertemuan berlangsung, AS telah menjatuhkan sanksi kepada individu dan perusahaan yang dituduh membantu distribusi minyak mentah Iran ke China, termasuk perusahaan di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Oman.

"Kondisi tersebut membuat harga minyak dunia terus melonjak," kata Ibrahim.  

Selain faktor global, tekanan terhadap rupiah juga datang dari dalam negeri. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat 5,61%, kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mengangkat rupiah.

Sektor manufaktur Indonesia juga mengalami kontraksi pada April 2026. Apabila kondisi tersebut berlanjut pada Mei 2026, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai akan meningkat karena sektor manufaktur sangat bergantung pada biaya energi dan transportasi yang kini melonjak akibat tingginya harga minyak dunia.

Tekanan juga datang dari pasar modal setelah MSCI mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standar Index dan 13 saham dari MSCI Small Cap Index. 

Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia dinilai sudah melakukan intervensi besar-besaran di pasar valuta asing, pasar obligasi, hingga pasar internasional untuk menahan pelemahan rupiah. Namun, tantangan utama tetap berasal dari kenaikan harga minyak dan tingginya kebutuhan impor energi. Ketika harga minyak dunia dan dolar AS naik bersamaan, beban subsidi energi pemerintah ikut meningkat tajam.

Selain itu, kebutuhan dolar AS juga meningkat seiring musim pembagian dividen perusahaan kepada investor asing. Tingginya permintaan dolar di tengah pasokan valas yang terbatas membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar.