Pemerintah Pusat Komitmen Bangun Infrastruktur

Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur guna mendukung peningkatan layanan dan pengelolaan transportasi umum di daerah. Hal itu diungkapkan JK usai memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha, yaitu penghargaan kepada kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/1).

"Angkutan adalah hak otonomi daerah, maka yang harus mengambil peran penting adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat pasti mendukung, baik infrastruktur jalan, juga penyediaan manajemen atau apa pun yang dibutuhkan nasional," kata JK.

Dalam pidatonya, JK mengungkapkan bahwa tolok ukur baik atau buruk transportasi umum dilihat dari kelancaran dan keamanannya. Oleh karena itu secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa rata-rata transportasi publik di Indonesia masih belum baik.

Hal itu lantaran tingkat kecelakaan masih tinggi dan meningkat di tahun 2016. Kepolisian mencatat setidaknya terjadi 100.000 kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2016, dengan korban meninggal mencapai 23.000 jiwa atau meningkat 1.000 jiwa dibandingkan tahun 2015. "Itu artinya masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam sisi transportasi," ujar JK.

Lebih lanjut, JK mengingatkan setidaknya ada delapan faktor yang memengaruhi pengelolaan sistem transportasi. Pertama, jumlah penduduk. Kedua, jumlah kendaraan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Keempat, infrastruktur. "Kalau jumlah penduduk naik dan kendaraan naik, tapi panjang jalan tidak ditambah, pasti akan macet panjang. Termasuk kualitasnya, kalau jalan bolong-bolong pasti memperlambat dan potensi tabrakan lebih tinggi. Jadi semua berpengaruh," paparnya.

Kelima jenis angkutan umum. Dalam artian, angkutan dengan kapasitas kecil dalam jumlah banyak, justru akan menjadi sumber kemacetan. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan angkutan dengan kapasitas besar, seperti kereta api atau bus.

Selanjutnya, traffic management yang ampuh untuk menghindari kemacetan sebagaimana, diperlihatkan Jepang dalam mengerjakan proyek LRT (Lite Rapid Transit) di sepanjang jalan Thamrin-Sudirman. Ketujuh, disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan raya. Terakhir, disiplin petugas dalam mentertibkan para pengguna jalan raya.

"Semua daerah pada ujungnya karena ini faktor penduduk dan kendaraan pasti bertambah, sedangkan tidak mudah menambah jalan, maka solusi yang kita tahu semuanya ialah angkutan umum berkapasitas besar dan cepat. Karena tidak ada lagi kota di Indonesia yang tidak macet. Kemacetan, seperti saya katakan tadi hubungannya dengan penduduk, jumlah jalan dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Berikut Kabupaten/Kota yang meraih Wahana Tata Nugraha Wiratama:
Kab/kota WTN
Kota Palembang
Kota Bandar Lampung
Kota Bandung
Kota Semarang
Kota Surabaya
Kota Makassar
Kota Padang
Kota Pekanbaru
Kota Jambi
Kota Bogor
Kota Malang
Kota Balikpapan
Kota Banda Aceh
Kota Tebing Tinggi
Kota Bukit Tinggi
Kota Pagar Alam
Kota Sukabumi
Kab Pati
Kab Banyumas
Kota Yogyakarta
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Mojokerto
Kota Blitar
Kab Jombang
Kab Jember
Kota Probolinggo
Kab Buleleng
Kota Mataram
Kab Banjar
Kota Ambon
Kab Bengkalis
Kab Musibanyiasin
Kab Oku Timur
Kab Ogan Komering hilir
Kab Muara Enim
Kab Kudus
Kab Jepara
Kab Sragen
Kab Wonogiri
Kab Sukoharjo
Kab Tulungagung
Kab Tabanan
Kab Badung
Kab Tabalong
Kab Sinjai
Kab Bantaeng

Berikut Provinsi penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama:

Prov Jawa Timur
Prov Sumatera Selatan
Prov Riau
Prov Jawa Barat
Prov Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Prov Sumatera Barat
Prov Bali
Prov Kalimantan Selatan
Prov Kalimantan Timur
Prov Sulawesi Selatan

Berikut Kota peraih Wahana Tata Nugraha Kencana:
Kota Surakarta
Kota Denpasar.