Manajemen Link Net Ajukan Pembayaran Dividen Rp 674 Miliar

Manajemen Link Net Ajukan Pembayaran Dividen Rp 674 Miliar
Ilustrasi Link Net. ( Foto: Istimewa )
/ FER Kamis, 28 Maret 2019 | 23:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Manajemen PT Link Net Tbk (Link Net) mengusulkan untuk membayar dividen dengan rekor tertinggi sebesar Rp 674 miliar untuk tahun finansial 2018 atau setara dengan rasio pembayaran dividen 60 persen dari normalisasi laba bersih.

Pembayaran dividen akan menjadi Rp 232 per saham berdasarkan saham yang ada dan tidak termasuk saham treasuri. Adapun nilai dividen yang diusulkan adalah sebesar Rp 674 miliar atau Rp 170 miliar lebih tinggi dan meningkat 34 persen dari dividen tahun 2017 sebesar Rp 503 miliar.

Secara operasional, perseroan memperluas jaringannya hingga 201.000 homes passed di tahun 2018, naik 15 persen dari tahun 2017. Perseroan sendiri memiliki total jaringan 2,2 juta homes passed pada tahun 2018.

Perseroan akan melanjutkan pertumbuhan jaringan dengan target 250.000 rumah baru pada tahun 2019. Berdasarkan total homes passed kuartal I-2019, perseroan meyakin akan mencapai 250.000 rumah baru pada tahun 2019.

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk, Marlo Budiman, mengatakan, perseroan mewujudkan target pertumbuhan yang kuat dengan penambahan 200.000 homes passed ke jaringan perseroan pada tahun 2018. Pertumbuhan homes passed akan terus meningkat dan diyakini akan mencapai 250.000 homes passed di tahun 2019.

"Tingkat pertumbuhan pendapatan 9,7 persen merupakan salah satu tingkat pertumbuhan tertinggi di antara industri telekomunikasi di Indonesia. Saya yakin bahwa pertumbuhan pelanggan kami akan terus berlanjut bersamaan dengan ARPU yang meningkat akan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan yang kuat di tahun 2019,” kata Marlo Budiman, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (28/3/2019).

Perseroan melakukan penghapusan buku satu kali sebesar Rp334 miliar yang terkait dengan Internux. Penghapusan ini terutama mencakup piutang dagang senilai Rp 161 miliar yang tidak dapat tertagih karena pencabutan lisensi spektrum 4G Internux.

Penghapusan juga mencakup Rp 155 miliar untuk inventori terkait Internux. Inventori terdiri dari CPE nirkabel dan perangkat nirkabel yang ditujukan untuk pelanggan paket gabungan. Penghapusan ini hanya bersifat sekali dan tidak akan ada ketentuan lebih lanjut terkait Internux.

Manajemen Link Net meyakini, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan perlu mewakili susunan saham dan harus mempunyai kemampuan yang profesional dalam bidang keuangan dan teknis.

Chief Technology Officer (CTO) Perseroan dan Kepala Produk, Desmond Poon, akan diangkat sebagai Direktur di Dewan Direksi perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mendatang.

Sementara itu, Direktur perseroan, Henry Riady, dan Komisaris Independen perseroan, Bintan Saragih, akan mengundurkan diri sebagai direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mendatang.

Manajemen akan mengusulkan Direktur Independen saat ini, Suvir Varma, menjadi Komisaris di jajaran Dewan Komisaris perseroan. Suvir merupakan mitra senior dan kepala praktik ekuitas swasta di Asia di Bain and Company dan merupakan anggota komite eksekutif di Singapore Venture Capital & Private Equity Association.

Secara finansial, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 3,73 triliun di tahun 2018, atau tumbuh 9,7 persen dibandingkan tahun 2017. EBITDA untuk tahun 2018 adalah Rp 1,86 triliun. Namun, EBITDA dinormalisasi setelah penghapusan terkait Internux adalah Rp 2,20 triliun.

Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 789 miliar, namun laba bersih dinormalisasi setelah penghapusan terkait Internux adalah Rp 1,12 triliun. Pembayaran dividen sebesar Rp 674 miliar dengan rasio pembayaran dividen 60 persen dihitung berdasarkan pada laba bersih normalisasi.

Perseroan masih mejalankan pembelian kembali saham dan tahun ini telah membeli 2.676,200 saham. Pemegang saham perseroan menyetujui tindakan ini pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada bulan Desember lalu untuk mengurangi modal yang dikeluarkan lebih dari 130 juta saham.

Setelah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, modal yang ditempatkan dan disetor perseroan akan berkurang dari 3,042 miliar menjadi 2,911 miliar saham.



Sumber: BeritaSatu.com