Bappenas Klaim Kesejahteraan Sulit Dimasukkan APBN

Ketimpangan sosial tidak berasal dari faktor internal saja, melainkan dipengaruhi faktor eksternal.

Pemerintah mengklaim, tidak dimasukkannya indikator kesejahteraan seperti gini rasio ke dalam penghitungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena sejumlah datanya sudah tidak valid.

Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana menjawab keinginan sebagian anggota Komisi XI DPR untuk memasukkan asumsi indikator kesejahteraan dalam penghitungan APBN.

"Kesulitan memasukkan dalam APBN juga akibat ketimpangan sosial tidak berasal dari faktor internal saja, melainkan dipengaruhi faktor eksternal," kata Armida di Jakarta, hari ini.

Rasio gini merupakan koefisien untuk mengukur ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Semakin kecil rasio gini (0), maka distribusi pendapatan semakin merata. Sedangkan semakin besar rasio gini (1) menunjukkan distribusi pendapatan semakin timpang. Rasio gini Indonesia saat ini tercatat sebesar 0,41.

"Kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran atau konsumsi per kapita. Intinya bahwa rasio gini yang pertama ada perubahan dari sisi cara perhitungan sehingga secara keseluruhan gininya naik, sementara untuk peningkatan kesenjangan, begitu ada krisis global pasti langsung naik," katanya.

Armida mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan tren kesenjangan sosial meningkat akibat dampak krisis global 2008 dan peningkatan harga komoditas internasional.

Sementara sebagian anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah memasukkan asumsi indikator kesejahteraan seperti rasio gini dan serapan tenaga kerja dalam APBN agar dapat dihubungkan dengan kinerja ekonomi yang bisa dicapai pemerintah.

“APBN harus ada asumsi kesejahteraan. Kami usulkan rasio gini dan serapan tenaga kerja dimasukkan," kata Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP.

Dolfie mengatakan, dengan asumsi makro yang menyatu dengan indikator kesejahteraan masyarakat, target pertumbuhan 6,5-6,8 persen juga bisa dihubungkan dengan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

"Jadi kita minta dicantumkan (pertumbuhan ekonomi) 6,5-6,8 persen dengan indikator kemiskinan dengan tiga kategori miskin, sangat miskin, dan hampir miskin 20 persen, gini ratio 0,3," ujarnya.