DJP: Kesepakatan G7 Pajaki Perusahaan Digital 15%, Tak Pengaruhi Sistem Perpajakan RI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DJP: Kesepakatan G7 Pajaki Perusahaan Digital 15%, Tak Pengaruhi Sistem Perpajakan RI

Selasa, 8 Juni 2021 | 10:18 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti, Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kelompok tujuh negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia atau G7 sepakat menarik penerapkan pajak perusahaan global sebesar 15% atas penghasilan yang didapat dari negara-negara terkait. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan digital sekaliber Google, Amazon, dan Facebook.

Anggota G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, dan Kanada.Langkah menarik pajak digital, ini diambil untuk mengisi penerimaan di 7 negara tersebut, karena kebutuhan negara-negara untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona.

Menanggapi kesepakatan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), Neilmaldrin Nood, mengatakan, konsensus pajak atas perusahaan multinasional itu tidak secara langsung memberi pengaruh kepada sistem perpajakan Indonesia.

Pasalnya saat ini, tarif pajak korporasi di Indonesia saat ini sebesar 22% dan akan turun menjadi 20% pada tahun 2022.

"Artinya tarif pajak kita sudah lebih tinggi daripada tarif Global Minimum Tax yang disepakati negara-negara G7"tuturnya Senin (8/6/2021).

Kendati begitu, kesepakatan negara-negara G7 ini akan menjadi dasar yang kuat untuk konsensus multilateral yang sedang didiskusikan dalam forum OECD inclusive framework, dan Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

"Sampai saat ini, negara-negara anggota terus berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam pencapaian konsensus global, yang tidak hanya terkait Global Minimum Tax tetapi atas pemajakan ekonomi digital secara luas, yang direncanakan tercapai pada pertengahan tahun 2021 ini"tegasnya

Terkait payung hukum, dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pajak penghasilan dari perusahaan digital yang merupakan treaty partner dengan Indonesia akan dikenakan Electronic Transaction Tax (ETT) atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE).

"Untuk non-treaty partner pemerintah sudah bisa melakukan pemungutan PPN produk digital dan Pajak Penghasilan (PPh) melalui UU No 2 tahun 2020" tuturnya.

Sementara khusus untuk PPh dari treaty partner pemungutannya dapat dilakukan setelah konsensus global tercapai, namun istilahnya bukan PPh, melainkan Electronic Transaction Tax (ETT) atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE).

"Apabila konsensus global gagal tercapai pada akhirnya banyak negara di dunia akan melanjutkan rencana penyusunan ataupun implementasi regulasi yang dibutuhkan untuk secara fair menerapkan skema pemajakan ekonomi digital"tuturnya.

Sebagai infomasi dalam UU 11/2020, PTE baru dapat diterapkan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, adanya pemenuhan kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence (SEP) dari pelaku usaha PMSE luar negeri di Indonesia, dengan kata lain tidak perlu kehadiran fisik perusahaan.

Kedua, pelaku usaha PMSE tersebut berasal dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dari sisi tarif PTE lebih lanjut akan diatur dalam aturan pelaksana jika kebijakan tersebut diterapkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Penggabungan BUMN Pangan Perkuat Transformasi Ekosistem Pangan

Penggabungan BUMN tidak berdampak pada karyawan yang digabung dan tidak ada pengurangan.

EKONOMI | 21 September 2021

POPS Worldwide Jembatani Strategi Komunikasi Brand dengan Kreator Lokal

POPS Worldwide perusahaan penyedia hiburan berbasis digital menjembati strategi komunikasi brand dengan kreator lokal.

EKONOMI | 21 September 2021

Jawab Tantangan Erick Thohir, Tiga Startup Ini Resmi Berkolaborasi

Bumoon.io, Wastelab Indonesia dan Sampangan, resmi berkolaborasi untuk mendukung strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

EKONOMI | 21 September 2021

Garuda Indonesia Tambah Fitur Baru di Aplikasi KirimAja

Garuda Indonesia menghadirkan fitur pick up atau penjemputan barang dalam layanan aplikasi KirimAja.

EKONOMI | 21 September 2021

BUJT Waskita Toll Road dan 23 Bank Sepakat Teken Restrukturisasi Rp 3,8 T

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), salah satu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Waskita Toll Road (WTR) merestukturisasi pinjaman dengan 23 bank.

EKONOMI | 21 September 2021

Konstruksi Terowongan Silaturahmi Rampung, Begini Penampakannya

Kempupera telah menyelesaikan konstruksi terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta.

EKONOMI | 21 September 2021

LPEI Dukung Vaksinasi di Kawasan Wisata Danau Toba

LPEI mendukung percepatan kekebalan kelompok atau herd immunity di wilayah penyangga kawasan wisata Danau Toba.

EKONOMI | 21 September 2021

Royal Prima Buyback Saham Rp 10 Miliar

Royal Prima Tbk (PRIM), emiten di bidang layanan kesehatan berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) senilai Rp 10 miliar.

EKONOMI | 21 September 2021

Kebijakan Suku Bunga Rendah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

"Seluruh kebijakan BI adalah pro-growth atau mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Perry Warjiyo.

EKONOMI | 21 September 2021

Nusantara Infrastructure Incar Proyek JORR Elevated Cikunir-Ulujami Rp 20 Triliun

PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) melalui anak usaha PT Marga Metro Nusantara (MMN) mengincar proyek (JORR) Elevated Cikunir – Ulujami.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Persib Siap Turunkan Duet Castillion-Luiz Lawan Borneo FC

Persib Siap Turunkan Duet Castillion-Luiz Lawan Borneo FC

BOLA | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings