Kasus Covid-19 di Kendari Melonjak, Aspekti Usul Penundaan Munas Kadin

Rabu, 16 Juni 2021 | 14:09 WIB

Penulis: Herman | Editor: AB

URL berhasil di salin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Calon Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2021-2026 Anindya Bakrie (empat dario kanan) dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, serta para pendukung, saat Silaturahmi Nasional di Jakarta, Jumat (28/5/2021). Hadir pula secara virtual Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan. Silaturahmi tersebut mengangkat tema “Sinergi Pemerintah & Pengusaha Nasional / Daerah dalam Pemulihan Ekonomi, Investasi dan Covid-19’. (David Gita Roza/David)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika Indonesia (Aspekti) Nasfi Burhan menilai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia yang rencananya akan digelar di Kendari pada 30 Juni 2021 sebaiknya ditunda. Alasannya, kasus baru Covid-19 Kendari belakangan ini meningkat tajam. Dalam waktu dua pekan, kasus Covid-19 di Kendari melonjak lima kali lipat.

"Kita realistis saja, dengan peningkatan kasus aktif Covid-19, memang sebaiknya Munas Kadin ditunda. Munas ini kan mengumpulkan banyak orang, minimal 300 orang yang terdiri dari Kadin daerah, asosiasi, ditambah lagi dengan panitia dan tamu yang lain. Ini sangat riskan, apalagi pelaksanaan Munas Kadin di Kendari juga di hotel bintang empat, akan menumpuk. Jadi kalau ditunda, saya sangat setuju sekali. Di Bali saja yang besar harus ditunda, apalagi di Kendari," kata Nasfi Burhan saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (16/6/2021).

Mengenai lamanya penundaan munas tersebut, menurut Nasfi Burhan, hal tersebut bergantung pada tren kasus aktif Covid-19. Namun, keputusan penundaan harus diambil dalam rapat pleno Kadin.

Apabila munas ditunda, berdasarkan AD/ART Kadin, akan ditunjuk wakil ketua umum bidang organisasi, keanggotaan, dan pemberdayaan daerah Kadin Indonesia sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum Kadin. Saat ini yang menjabat posisi tersebut adalah Anindya Bakrie yang juga merupakan calon ketua umum Kadin periode 2021-2026.

"Masa kepemimpinan Pak Rosan seharusnya pada Januari 2021 sudah habis, kemudian diperpanjang lagi sampai Juni 2021. Kalau sampai waktu tersebut belum juga ada ketua umum yang baru, tidak bisa diperpanjang lagi, kepengurusan sudah habis. Harus ada pelaksana tugas," kata Nasfi.