ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Panitia Munas Kurang Peka, Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah Kecewa

Minggu, 20 Juni 2021 | 07:58 WIB
BW
BW
Penulis: Bernadus Wijayaka | Editor: BW
Kadin Indonesia
Kadin Indonesia (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah kecewa terhadap panitia Munas VIII Kadin Indonesia.

Hal ini menyusul imbauan mereka agar Munas Kadin VIII ditunda, tetapi tidak ditanggapi. Padahal permintaan mereka sejalan dengan aturan pemerintah, agar semua hajatan yang berpotensi membuat kerumunan harus ditunda, akibat pandemi Covid-19 makin ganas di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, semula Munas Kadin VIII berlangsung 2-4 Juni di Nusa Dua Bali. Namun, karena alasan Covid-19 meningkat diundur dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni.

Saat ini, kasus baru Covid-19 makin naik, sehingga sejumlah ketua umum Kadin daerah melayangkan surat ke panitia agar munas ditunda.

ADVERTISEMENT

"Panitia cq Ketum Kadin Indonesia mesti peka dan tanggap. Penyebaran Covid-19 makin tinggi, dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti terjadi kerumunan. Sudah seyogyanya Munas Kadin ditunda. Kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kesehatan paling utama," kata Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/6/2021).

Jawa Timur termasuk Kadin daerah yang melayangkan surat permohonan munas mundur. Kadin lainnya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Papua Barat. Sementara yang lain sudah menyampaikan secara lisan dan akan segera berkirim surat juga, seperti Kadin Sumatera Utara.

Meningkat
Menurut Ketua Kadin Papua, Immnauel Yenu, penundaan munas masuk akal. "Ketika munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua, Bali ke Kendari, kan karena Covid-19. Sekarang ini Covid-19 makin meningkat, jadi wajar, bila munas kembali ditunda. Kadin harus memberi contoh, dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, seperti harapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Panjaitan," kata Immanuel.

Kadin Jawa Barat juga ikut kecewa karena seruan para Kadin daerah agar munas ditunda diabaikan. "Permintaan penundaan munas itu bukan kemauan saya pribadi, tetapi hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat. Alasannya sederhana, munas Kadin berpotensi membuat kerumunan, itu berpotensi juga menjadi klaster baru Covid-19," kata Cucu Sutara, Ketua Kadin Jabar.

Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Lity, juga senada. "Sangat berbahaya munas dilangsungkan di Kendari, 30 Juni. Berbahaya untuk kesehatan para peserta, dan juga berbahaya bagi masyarakat Kendari. Covid-19 varian baru yang berkembang sekarang ini mudah menyebar dan lebih ganas, nyawa taruhannya," kata Muhalim.

Sebelumnya Ketua Kadin Jawa Tengah, Kukrit Wicaksono, ikut mendukung agar munas ditunda. "Kalau saya bukan soal tempatnya. Namun, lebih kepada momennya tidak tepat menggelar munas, saat Covid-19 mengganas, seperti saat ini. Lebih baik tunda cari waktu yang pas. Kadin mesti menunjukkan profesionalitasnya," ujar Kukrit.

Posisi
Kasus Covid-19 di Kendari meningkat hingga 4.703 kasus."Iya posisi kemarin ada 55 kasus, padahal tiga minggu lalu sempat hanya empat kasus. Meningkat drastis," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Rahmaningrum, Sabtu.

Di tempat terpisah epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan. dalam kurun waktu satu hingga empat minggu ke depan, Indonesia bisa kolaps jika pemerintah tidak segera menarik rem darurat.

"Kasis Covid sekarang bahayanya luar biasa, sudah kasusnya tinggi ada varian baru. Menarik rem darurat bahkan lockdown, perlu dilakukan pemerintah," ujarnya.

Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara, juga sependapat munas Kadin mesti ditunda. "Pengurus Kadin Sumut akan segera melakukan rapat, untuk menentukan sikap. Bila semua nanti pengurus sepakat, maka kita secara resmi akan mengirim surat ke panitia untuk minta munas ditunda," pungkas Ivan.

Ketua Penyelenggara Munas VIII, Adisatrya Sulisto, mengaku menerima sejumlah surat dari Kadin daerah. "Saya tidak tahu persis jumlahnya, memang ada surat dari beberapa asosiasi dan Kadin daerah yang minta munas ditunda. Dari rapat panitia dengan Pak Rosan Roeslani (Ketua Umum Kadin), Rabu (16/6/2021), diputuskan persiapan jalan terus, sambil memantau perkembangan," papar Adi.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Rupiah Anjlok Rp 17.500, Kadin Soroti Anomali Ekonomi Indonesia

Rupiah Anjlok Rp 17.500, Kadin Soroti Anomali Ekonomi Indonesia

EKONOMI
Kadin Sebut Program Pemerintah Mulai Tunjukkan Hasil Tahun Ini

Kadin Sebut Program Pemerintah Mulai Tunjukkan Hasil Tahun Ini

EKONOMI
Kadin Siap Dukung Program Prioritas Pemerintah Dorong Ekonomi

Kadin Siap Dukung Program Prioritas Pemerintah Dorong Ekonomi

EKONOMI
Sektor Usaha Ini Tahan Banting di Tengah Tekanan Global Awal 2026

Sektor Usaha Ini Tahan Banting di Tengah Tekanan Global Awal 2026

EKONOMI
Kadin Dorong Kerja Sama Agrikultur dengan Cile

Kadin Dorong Kerja Sama Agrikultur dengan Cile

EKONOMI
BGN Ungkap Alasan TNI-Polri Terlibat MBG hingga Punya 1.000 SPPG

BGN Ungkap Alasan TNI-Polri Terlibat MBG hingga Punya 1.000 SPPG

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon