Pemerintah Bantah Abaikan Ekonomi Masyarakat Gara-gara IKN

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menepis anggapan pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.

Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono mengatakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah, yang sudah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. "Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy Priyono di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Telah Tanda Tangani 6 Aturan Turunan UU IKN Nusantara

Edy mengungkapkan, pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. "Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," ujar Edy Priyono.

Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, Edy menerangkan pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial (bansos) dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp 414,1 triliun. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun. "Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," terang Edy Priyono.

Baca Juga: Menkominfo: IKN Adalah Langkah Presiden Jokowi Kikis Kesenjangan

Selain fokus pada ekonomi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan IKN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024. "IKN itu bagian dari pembangunan infrastruktur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," tegas Edy Priyono.

Sebelumnya, lembaga survei litbang Kompas merilis hasil survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan puasa. Dalam survei yang dilakukan 5-9 April 2022 tersebut disebutkan, mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Survei melibatkan 504 responden dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.