Thaksin dan Paetongtarn Dituntut, Thailand di Ambang Chaos Politik

Bangkok, Beritasatu.com – Mantan Perdana Menteri Thailand yang kontroversial Thaksin Shinawatra, akan diadili pekan depan atas tuduhan penghinaan terhadap monarki (lese majeste), di tengah ketegangan politik yang meningkat di negara kerajaan itu. Putrinya, Paetongtarn Shinawatra, juga menghadapi ancaman pemecatan dari jabatannya sebagai perdana menteri, sementara kelompok aktivis mengancam akan melancarkan protes besar-besaran.

Thailand, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, kembali dihadapkan pada potensi ketidakstabilan baru dalam konflik berkepanjangan antara kekuatan konservatif dan dinasti politik Shinawatra yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade.

Dalam beberapa minggu ke depan, sejumlah sidang penting akan digelar dan dapat menjadi akhir dari karier politik Paetongtarn serta berujung pada pemenjaraan Thaksin yang kini berusia 75 tahun.

Thaksin akan mulai diadili pada Selasa (1/7/2025) atas tuduhan menghina monarki. Berdasarkan hukum lese majeste Thailand yang ketat, pelanggaran dapat dihukum penjara hingga 15 tahun. Tuduhan tersebut berasal dari wawancara yang diberikan Thaksin kepada surat kabar Korea Selatan pada 2015. Persidangan dijadwalkan berlangsung selama tiga minggu, dan putusan diperkirakan keluar paling cepat satu bulan setelahnya.

Hukum lese majeste melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya dari penghinaan, namun banyak pengamat menilai hukum ini sering disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Kondisi ini semakin memperburuk posisi Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini memimpin koalisi pemerintahan dengan mayoritas tipis setelah Partai Bhumjaithai keluar pekan lalu. Keputusan itu dipicu kebocoran rekaman telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang membahas sengketa perbatasan.

Dalam rekaman itu, Paetongtarn menyebut Hun Sen dengan sebutan akrab paman dan melontarkan komentar yang dianggap meremehkan militer Thailand. Kritikus menilai pernyataan tersebut tidak hanya menghina lembaga militer, tapi juga menunjukkan kedekatan yang berlebihan dengan pemimpin asing.

Meskipun telah menyampaikan permintaan maaf dan mencoba memperkuat koalisinya, Paetongtarn kini menghadapi petisi dari sekelompok senator konservatif ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut pemecatannya. Pengadilan dijadwalkan memutuskan pada Selasa mendatang apakah akan menerima kasus tersebut. Jika disetujui, ia bisa langsung diskors sementara proses hukum berjalan, dan keputusan final dapat memakan waktu beberapa bulan.

Kasus Thaksin dan Paetongtarn mencerminkan lanjutan dari konflik panjang antara elite konservatif pro-militer dan partai-partai yang berafiliasi dengan keluarga Shinawatra. Thaksin sendiri dua kali terpilih sebagai perdana menteri di awal 2000-an dan sangat populer di kalangan pemilih pedesaan berkat kebijakan populisnya.

Namun, ia dicap korup dan nepotisme oleh elite penguasa dan akhirnya digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Nasib serupa dialami adiknya, Yingluck Shinawatra, yang digulingkan pada 2014, serta beberapa perdana menteri lain dari blok politik yang sama.

Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus 2023 setelah 15 tahun tinggal di luar negeri. Ia langsung dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas kasus korupsi, tetapi kemudian dipindahkan ke rumah sakit karena alasan kesehatan dan mendapat pengampunan dari raja. Perlakuan istimewa ini memicu penyelidikan hukum tambahan dan menimbulkan kemarahan dari lawan politiknya.

"Musuh-musuhnya tidak pernah hilang, mereka masih ada, dan musuh-musuh baru terus bermunculan," kata Paradorn Pattanatabut, mantan sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand kepada AFP.

Dalam sejarah politik Thailand yang telah mencatat belasan kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, krisis saat ini kembali memunculkan spekulasi tentang potensi intervensi militer.

Unggahan yang mendukung militer di akun Facebook pro-tentara memperkeruh suasana setelah rekaman telepon Paetongtarn bocor ke publik. Namun, sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa kudeta tradisional dengan pengerahan tank dinilai tidak diperlukan. Sebaliknya, mereka melihat kemungkinan kudeta diam-diam melalui lembaga peradilan atau komisi pemilihan umum sebagai opsi yang lebih realistis.

Wanwichit Boonprong dari Universitas Rangsit menyebut strategi ini sebagai bentuk otoritarianisme terselubung yang lebih efektif dalam menjaga dominasi kekuasaan.

Menambah tekanan, kelompok aktivis yang sebelumnya berperan dalam menggulingkan pemerintahan terdahulu telah berjanji untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran akhir pekan ini guna menuntut pengunduran diri Paetongtarn.