PM Malaysia Desak AS Bebaskan Maduro dan Istri

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mendesak Amerika Serikat (AS) untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Keduanya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu (3/1/2026), yang memicu reaksi dan keprihatinan dari sejumlah negara.

Dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Minggu (4/1/2026), Anwar menilai penangkapan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Ia menegaskan, tindakan militer terhadap pemimpin negara berdaulat tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya.

“Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berskala besar dan tidak lazim,” kata Anwar.

Menurut Anwar, operasi tersebut mencerminkan penggunaan kekuatan yang tidak sah dalam hubungan internasional. Ia menilai tindakan semacam itu berpotensi merusak tatanan global yang dibangun atas dasar hukum dan kesetaraan antarnegara.

“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” tegasnya.

Anwar juga berpandangan bahwa penggulingan atau penahanan paksa terhadap kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui intervensi eksternal akan menciptakan preseden berbahaya bagi komunitas internasional.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengikis batas-batas mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum internasional yang selama ini dijadikan rujukan bersama.

Ia menekankan, masa depan politik Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyat negara tersebut.

“Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan secara tiba-tiba yang dipaksakan melalui kekuatan eksternal justru akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, terlebih di sebuah negara yang telah lama bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip utama dalam menjaga hubungan damai antarbangsa. Menurutnya, stabilitas global hanya dapat dicapai jika negara-negara mematuhi norma dan aturan yang telah disepakati bersama.

Ia menambahkan, keterlibatan yang konstruktif, dialog, serta upaya de-eskalasi harus menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik internasional.

“Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menimbulkan penderitaan tambahan,” kata Anwar.

Pernyataan perdana menteri Malaysia tersebut menambah daftar kritik internasional terhadap tindakan Amerika Serikat di Venezuela, sekaligus menegaskan posisi Kuala Lumpur dalam isu penghormatan kedaulatan dan hukum internasional.