AS Mundur dari 66 Organisasi Internasional, Trump Pilih Jalan Sendiri

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump semakin memperkuat sikapnya yang menarik diri dari kerja sama global setelah mengumumkan penarikan diri dari puluhan organisasi internasional. Langkah radikal ini mencakup penghentian dukungan untuk badan kependudukan PBB dan penarikan diri dari perjanjian PBB yang mendasari negosiasi iklim internasional. 

Keputusan ini, yang diresmikan melalui perintah eksekutif pada hari Rabu (7/1/2026) waktu setempat , merupakan hasil dari tinjauan ekstensif administrasi Trump terhadap partisipasi dan pendanaan AS di 66 organisasi, agensi, dan komisi global. Penarikan diri ini menargetkan total 66 organisasi, sebagian besar adalah badan, komisi, dan panel penasihat yang berafiliasi dengan PBB. 

Fokus utama adalah pada isu-isu yang oleh pemerintahan Trump dikategorikan sebagai inisiatif "woke" dan mengedepankan keberagaman, seperti iklim, perburuhan, dan migrasi. Organisasi non-PBB yang termasuk dalam daftar tersebut antara lain Partnership for Atlantic Cooperation dan Global Counterterrorism Forum. 

“Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, dalam pernyataannya, menyebut lembaga-lembaga ini sebagai berlebihan, salah urus, boros, dijalankan dengan buruk, atau ancaman terhadap kedaulatan dan kemakmuran AS,” tulis AP.

Keputusan ini bukanlah yang pertama. Pemerintahan Trump sebelumnya telah menunjukkan pola yang sama dengan menangguhkan dukungan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan badan budaya PBB UNESCO. Pendekatan AS terhadap badan dunia kini bersifat à la carte (pilih-pilih), di mana AS hanya membayar iuran untuk operasi dan agensi yang dinilai selaras dengan agenda Trump, dan menghentikan yang dianggap tidak lagi melayani kepentingan nasional.

Langkah ini menandai pergeseran besar dari cara administrasi sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, berinteraksi dengan PBB. Daniel Forti, Kepala Urusan PBB di International Crisis Group, menyebutnya sebagai "kristalisasi pendekatan AS terhadap multilateralisme, yaitu 'cara saya atau tidak sama sekali'." 

Sikap ini telah memaksa PBB, yang juga sedang menghadapi masalah internal, untuk merespons dengan serangkaian pemotongan staf dan program, sementara banyak lembaga swadaya masyarakat melaporkan penutupan proyek akibat pemotongan bantuan luar negeri AS melalui USAID tahun lalu.

Keputusan terbaru AS untuk menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menjadi pukulan telak bagi upaya global mengatasi iklim. UNFCCC adalah perjanjian tahun 1992 yang ditandatangani oleh 198 negara dan merupakan landasan utama bagi perjanjian iklim Paris yang ikonik. Trump, yang berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai "hoax," menegaskan penarikan ini.

Gina McCarthy, mantan Penasihat Iklim Nasional Gedung Putih, menyebut keputusan ini sebagai "rabun jauh, memalukan, dan bodoh." Menurutnya, AS telah kehilangan kemampuan untuk memengaruhi investasi triliunan dolar dan kebijakan yang seharusnya memajukan ekonomi dan melindungi negara dari bencana alam yang mahal dan merusak.   Ilmuwan iklim terkemuka, Rob Jackson dari Universitas Stanford, memperingatkan bahwa mundurnya AS dapat memberikan "alasan bagi negara lain untuk menunda tindakan dan komitmen mereka sendiri" dalam upaya mengekang gas rumah kaca.

Selain badan-badan besar tersebut, daftar panjang organisasi yang ditinggalkan AS menegaskan komitmen Trump untuk mengurangi keterlibatan AS. Beberapa organisasi lain yang akan ditinggalkan AS termasuk Carbon Free Energy Compact, United Nations University, International Cotton Advisory Committee, International Tropical Timber Organization, Pan-American Institute for Geography and History, dan International Lead and Zinc Study Group. Meskipun terjadi pergeseran besar ini, pejabat administrasi Trump menyatakan bahwa mereka akan fokus mengalihkan dana pembayar pajak untuk memperluas pengaruh Amerika dalam inisiatif penetapan standar PBB lainnya, di mana terdapat persaingan dengan Tiongkok.