ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Gubernur Jateng Siap Lindungi Kades Jalankan Program Pembangunan

Selasa, 29 April 2025 | 15:58 WIB
WW
IC
Penulis: Widy Wicaksono | Editor: CAH
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada 7.810 kepala desa pada kegiatan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang. Selasa 29 April 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada 7.810 kepala desa pada kegiatan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang. Selasa 29 April 2025.

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menjamin perlindungan kepada semua kepala desa (Kades) di wilayahnya saat menjalankan program pembangunan desa. Perlindungan itu diberikan dengan catatan mereka harus bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Secara tegas Luthfi menjelaskan bahkan kades tidak boleh sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana. Terobosan itu dibuat olehnya sebelum genap 100 hari kerja, untuk mendorong program pembangunan di desa di Jateng.

"Kades harus didampingi dalam rangka menciptakan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), tiga pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana," jelas Ahmad Luthfi dalam arahan kepada 7.810 kades, Selasa (29/4/2025).

ADVERTISEMENT

Luthfi memberikan pemahaman kepada 7.810 kades tentang aturan hukum melalui sekolah antikorupsi. Program sekolah antikorupsi ini menjadi kali pertama di Indonesia, termasuk mengefektifkan kembali fungsi tiga pilar di pemerintahan desa yang meliputi kades/lurah, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan bintara pembina desa (Babinsa). 

Ke depannya, semua pemerintah desa di Jateng bakal digelontorkan bantuan keuangan Rp 1,2 triliun di 2025. Jika pembangunan sesuai dengan visi misi Jateng, maka akan berdampak besar.

"Pendampingannya tidak hanya Bhabinkamtibmas dan Babinsa saja, tetapi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), aparat penegak jukum (APH) yang terdiri dari inspektorat, kejaksaan dan kepolisian akan memberikan pendampingan. Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun agar tak ada oknum tak bertanggung jawab dalam pembangunan," tegasnya.

Ia mengatakan desa merupakan etalase negara dan ujung tombak pembangunan. Pembangunan di Jateng juga tidak bisa hanya dilakukan dari struktur  pemerintahan, namun juga harus dilakukan dari bawah.

“Ingat, tidak ada kades yang ditinggal (dalam pembangunan desa). Nek ono opo-opo (kalau ada apa-apa) koordinasikan dengan tiga pilar dahulu," tutup Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Gubernur Luthfi Janji Tindak Kasus 3.000 ASN Brebes Absen Fiktif

Gubernur Luthfi Janji Tindak Kasus 3.000 ASN Brebes Absen Fiktif

JAWA TENGAH
Gubernur Jateng Pastikan SDM Lokal Siap Dukung Industri Ekspor

Gubernur Jateng Pastikan SDM Lokal Siap Dukung Industri Ekspor

EKONOMI
Banjir Demak Meluas, Gubernur Minta Penanganan Total

Banjir Demak Meluas, Gubernur Minta Penanganan Total

JAWA TENGAH
Prihatin Bupati Cilacap Kena OTT, Gubernur Jateng Ingatkan Integritas

Prihatin Bupati Cilacap Kena OTT, Gubernur Jateng Ingatkan Integritas

JAWA TENGAH
Gubernur Jateng Bantah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Soal OTT KPK

Gubernur Jateng Bantah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Soal OTT KPK

JAWA TENGAH
Longsor Ungaran Ditarget Tuntas Sepekan, Akses Warga Dipulihkan

Longsor Ungaran Ditarget Tuntas Sepekan, Akses Warga Dipulihkan

JAWA TENGAH

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon